Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENURUNNYA cadangan devisa negara pada Mei lalu menjadi sinyal bagi pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan dengan matang terkait penambahan utang negara.
"Ini harus jadi perhatian agar pemerintah lebih berhati-hati menambah utang, khususnya surat berharga negara (SBN) valas," kata Bhima kepada Media Indonesia, Kamis (13/6).
Bhima mengungkapkan, menurunnya cadangan devisa kali ini disebabkan oleh penurunan penerimaan devisa ekspor karena tekanan permintaan global dan rendahnya harga komoditas ekspor.
"Penurunan juga disebabkan wisatawan asing menunda berkunjung ke Indonesia karena faktor bencana alam di destinasi wisata, instabilitas politik, dan perlambatan makro ekonomi di negara maju," tuturnya.
Lebih jauh lagi, pembayaran utang yang jatuh tempo dan bunga utang pemerintah juga turut menguras devisa.
Bhima juga membandingkan cadangan devisa dari negara-negara peers per 1 Mei 2019. Berdasarkan data yang dihimpun dari tradingeconomics.com, cadangan devisa Filipina naik menjadi US$1,1 miliar pada Mei 2019 dibanding bulan sebelumnya.
Selain itu, cadangan devisa Malaysia per April 2019 naik US$2,7 miliar menjadi US$105,7 miliar dibanding Maret 2019. Sementara Thailand turun US$2 miliar menjadi US$209,9 miliar per Mei 2019. "Kalau melihat peers artinya cadev indonesia yang terkoreksi paling dalam," tukasnya.
Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat adanya penurunan cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2019 menjadi US$120,3 miliar dari US$124,3 miliar. (A-3)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved