Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Charles Michel Geurts mengungkapkan, Uni Eropa (UE) akan terus meninjau kembali Delegated Act atau implementasi regulasi untuk kesepakatan Renewable Energy Directive II.
Menurut dia, implementasi regulasi tersebut merupakan sebuah proses dinamis.
"Tentu saja (meninjau), Delegated Act adalah proses dinamis. Review (tinjauan kembali) telah dijadwalkan pada 2021 dan 2023 sebelum dampak dari implementasi regulasi tersebut terjadi pada 2024," ungkap Charles di Jakarta (28/5).
Baca juga : Pungutan Ekspor Sawit Harus Kembali Diterapkkan
Charles mengungkapkan, UE akan melakukan tinjauan kembali berdasarkan data terbaru sehingga penting bagi Indonesia untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada terkait penanaman dan produksi sawit.
Dia menambahkan, Deligated Act bukanlah tentang dagang ataupun pemboikotan, melainkan sebuah upaya UE terkait energi terbarukan. Charles pun tidak mempermasalahkan keputusan Indonesia untuk mengajukan persoalan ini kepada World Trade Organization (WTO).
"Kalau Indonesia ingin fokus pada trade/perdagangan, itu merupakan hak Indonesia untuk mengajukan complain pada WTO dan memang itu salah satu caranya," terangnya.
Namun Charles optimis bahwa kerja sama antara UE dan Indonesia akan terus terjalin dengan baik karena kedua negara memiliki tujuan yang sama terutama terkait suistainable development.
"Kami sedang menantikan untuk duduk bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomu untuk duduk bersama dan memikirkan proyek untuk palm oil sustainability," tandasnya. (OL-8)
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Samasindo menargetkan tingkat pemanfaatan kapasitas produksi hingga 80% pada 2025, meski perusahaan baru memulai operasi komersial pada awal September.
Polri mengungkap kronologi penindakan dugaan pelanggaran ekspor CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Presiden Prabowo Subianto mengecam keras korupsi sumber daya alam, menyebutnya sebagai subversi ekonomi.
Harga Referensi CPO meningkat US$43,80 atau 4,81% dari HR CPO periode 1-31 Agustus 2025 yang tercatat sebesar US$910,91/MT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved