UE: Indonesia Berhak Mengadu ke WTO Soal Sawit

KUASA Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Charles Michel Geurts mengungkapkan, Uni Eropa (UE) akan terus meninjau kembali Delegated Act atau implementasi regulasi untuk kesepakatan Renewable Energy Directive II.

Menurut dia, implementasi regulasi tersebut merupakan sebuah proses dinamis.

"Tentu saja (meninjau), Delegated Act adalah proses dinamis. Review (tinjauan kembali) telah dijadwalkan pada 2021 dan 2023 sebelum dampak dari implementasi regulasi tersebut terjadi pada 2024," ungkap Charles di Jakarta (28/5).

Baca  juga : Pungutan Ekspor Sawit Harus Kembali Diterapkkan

Charles mengungkapkan, UE akan melakukan tinjauan kembali berdasarkan data terbaru sehingga penting bagi Indonesia untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada terkait penanaman dan produksi sawit.

Dia menambahkan, Deligated Act bukanlah tentang dagang ataupun pemboikotan, melainkan sebuah upaya UE terkait energi terbarukan. Charles pun tidak mempermasalahkan keputusan Indonesia untuk mengajukan persoalan ini kepada World Trade Organization (WTO).

"Kalau Indonesia ingin fokus pada trade/perdagangan, itu merupakan hak Indonesia untuk mengajukan complain pada WTO dan memang itu salah satu caranya," terangnya.

Namun Charles optimis bahwa kerja sama antara UE dan Indonesia akan terus terjalin dengan baik karena kedua negara memiliki tujuan yang sama terutama terkait suistainable development.

"Kami sedang menantikan untuk duduk bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomu untuk duduk bersama dan memikirkan proyek untuk palm oil sustainability," tandasnya. (OL-8)