Pemerintah Kucurkan Rp21,4 Triliun Bangun Satelit Baru

PEMERINTAH akan mengucurkan dana sebesar Rp21,4 triliun untuk membangun satelit baru.

Satelit yang dinamakan Satelit Republik Indonesia (Satria) tersebut akan dikelola bersama empat badan usaha yaitu PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.

Proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin.

"Pengoperasian satelit ini bisa mempercepat layanan internet di Indonesia, khususnya pada daerah yang tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/5).

Disebutkan, proyek ini akan diawasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama.

Rudiantara menjelaskan, proyek ini bakal digarap mulai akhir tahun ini oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space dan ditargetkan selesai pada 2022.

"Satelit ini diharapkan bisa  beroperasi di awal 2023 dengan cakupan layanan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia," paparnya.

Baca juga: BAKTI Akan Bangun Satelit Multifungsi Bernama Satria

Diperkirakan dampak dari proyek Satria terhadap perekonomian juga bisa dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

Di samping itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek ini sudah direncanakan pemerintah sejak lima tahun lalu. Hanya saja, proyek baru bisa terlaksana di tahun ini.

Darmin mengungkapkan, nantinya  pengoperasian satelit ini akan difokuskan untuk bidang pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Dengan begitu semua kegiatan dapat dengan mudah dilakukan.

"Sebagai contoh, satelit ini bisa bermanfaat untuk bidang pendidikan seperti memberikan dukungan internet cepat di setiap sekolah sehingga membantu proses belajar dan mengajar," ujarnya.

Mengenai skema kerja sama, Dirut PII Armand Hermawan mengungkapkan, proyek ini menggunakan skema KPBU ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP).

"Ini berarti pemerintah membayar secara mencicil selama durasi kerja sama atas layanan yang diberikan oleh badan usaha pelaksana," katanya. (X-15)