Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada tiga langkah prioritas yang perlu dilakukan oleh Presiden Grup Bank Dunia (World Bank Group) yang baru terpilih, David Malpass.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menjadi salah satu pembicara dalam Joint Seminar Bretton Woods Committee and Center for Global Development di Washington D.C.
Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian Spring Meetings Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) – Grup Bank Dunia tahun 2019.
Pertama,kata Sri Mulyani, Presiden Bank Dunia terpilih perlu terus memperbarui pengetahuan tentang Bank Dunia.
"Beliau telah terlibat dalam kenaikan modal Bank Dunia pada tahun 1980 dan pengetahuannya harus ditingkatkan. Bank Dunia telah banyak berubah dalam proses bisnis dan berbagai hal," ungkap Sri Mulyani dalam siaran persnya, Jumat (12/4).
Sejak kepemimpinan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, sambung Sri Mulyani, telah terjadi banyak perubahan di tubuh organisasi Bank Dunia termasuk dalam hal proses bisnis. Bank Dunia telah melakukan reformasi sehingga lebih gesit dan responsif dalam merespons isu korupsi dan demokratisasi data.
Baca juga: Ketiga Kali, Sri Mulyani Jadi Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik
Kedua, Sri Mulyani berharap Malpass memiliki concern pada isu spesifik sebagaimana kepemimpinan Presiden Bank Dunia sebelumnya. Ia pun meyakini Malpass yang merupakan ekonom akan memiliki perhatian untuk menyelesaikan isu atau program setiap negara termasuk negara kecil, miskin, fragile dan negara kepulauan.
"Yang harus dilakukan adalah memastikan bagaimana operasi Bank Dunia ke sebuah negara atau bagaimana janji Bank Dunia terkait peningkatan modal kepada semua negara," ucap Sri Mulyani.
Kebijakan yang akan banyak ditunggu, lanjut dia, mengenai penanganan middle income country, khususnya Tiongkok.
Ketiga, pada masa kepemimpinan Zoellick, ada isu spesifik yang menjadi perhatian yaitu korupsi dan transparansi data. Sedangkan, pada masa Jim Kim, perhatian tertuju pada isu sumber daya manusia dan perubahan iklim.
"Mungkin di era Malpass, dia akan lebih concern pada koefisien gini, inequality, kebijakan bagaimana negara bisa berkembang optimal dengan intervensi minimal," jelasnya.
Beberapa hal tersebut, menurut Sri Mulyani, perlu diputuskan. Pasalnya, akan membawa pengaruh besar, bukan hanya kepada staf Bank Dunia tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan.
Sri Mulyani pun menyampaikan tiga hal utama yang perlu dijaga oleh Bank Dunia, yaitu tata kelola, model bisnis dan sumber daya.
"Kalau kita tidak konsisten dengan tata kelola, model bisnis model dan sumber daya, maka akan sulit dalam mencapai tujuan. Tiga hal itu yang utama harus dilakukan oleh Bank Dunia," pungkasnya.(OL-5)
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved