Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka kemungkinan untuk menukar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang saat ini diberikan ke premium dan solar menjadi ke pertamax.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pihaknya masih dalam tahap melakukan kajian dan usulan itu bisa dituangkan dalam RAPBN 2020.
"Semangatnya adalah memberikan subsidi ke produk yang memiliki tingkat oktan lebih tinggi, yang lebih ramah lingkungan," ujar Jonan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).
Wacana itu sedianya tidak datang langsung dari pemerintah tetapi usulan beberapa legislator di Komisi VII DPR RI.
Selain mewacanakan subsidi pertamax, Jonan juga mengutarakan skema anyar untuk subsidi gas LPG 3 kilogram.
Baca juga : Tekan Disparitas, Formula Harga BBM Diluncurkan
Selama ini, pemerintah memberikan subsidi dengan membayar selisih harga produk. Dengan skema itu, LPG 3 kg yang seharusnya dikenai harga Rp30.000 per tabung bisa dibeli masyarakat hanya dengan Rp16.000 per tabung.
Skema tersebut sangat berpotensi tidak tepat sasaran karena siapa saja termasuk masyarakat kelas menengah dan atas bisa membeli LPG yang disubsidi.
Maka dari itu, pemerintah menawarkan skema subsidi langsung ke masyarakat melalui kartu bantuan sosial terintegrasi.
Dengan adanya kartu tersebut, harga gas LPG melon tidak akan lagi disubsidi. Bantuan akan langsung dimasukkan ke kartu dan hanya masyarakat yang membutuhkan yang akan menerimanya.
Sementara, bagi masyarakat yang dianggap mampu juga bisa membeli gas LPG tiga kg dengan bebas, namun tentunya dengan harga yang tidak disubsidi. (OL-8)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved