Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka kemungkinan untuk menukar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang saat ini diberikan ke premium dan solar menjadi ke pertamax.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pihaknya masih dalam tahap melakukan kajian dan usulan itu bisa dituangkan dalam RAPBN 2020.
"Semangatnya adalah memberikan subsidi ke produk yang memiliki tingkat oktan lebih tinggi, yang lebih ramah lingkungan," ujar Jonan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).
Wacana itu sedianya tidak datang langsung dari pemerintah tetapi usulan beberapa legislator di Komisi VII DPR RI.
Selain mewacanakan subsidi pertamax, Jonan juga mengutarakan skema anyar untuk subsidi gas LPG 3 kilogram.
Baca juga : Tekan Disparitas, Formula Harga BBM Diluncurkan
Selama ini, pemerintah memberikan subsidi dengan membayar selisih harga produk. Dengan skema itu, LPG 3 kg yang seharusnya dikenai harga Rp30.000 per tabung bisa dibeli masyarakat hanya dengan Rp16.000 per tabung.
Skema tersebut sangat berpotensi tidak tepat sasaran karena siapa saja termasuk masyarakat kelas menengah dan atas bisa membeli LPG yang disubsidi.
Maka dari itu, pemerintah menawarkan skema subsidi langsung ke masyarakat melalui kartu bantuan sosial terintegrasi.
Dengan adanya kartu tersebut, harga gas LPG melon tidak akan lagi disubsidi. Bantuan akan langsung dimasukkan ke kartu dan hanya masyarakat yang membutuhkan yang akan menerimanya.
Sementara, bagi masyarakat yang dianggap mampu juga bisa membeli gas LPG tiga kg dengan bebas, namun tentunya dengan harga yang tidak disubsidi. (OL-8)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved