Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SERAPAN beras dalam negeri Perum Bulog hingga pertengahan Maret 2019 tercatat baru sebesar 20.844 ton. Jumlah itu sangat jauh atau baru mencapai 1,43% di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Serapan perseroan yang kecil tidak terlepas dari kinerja produksi yang juga mengalami penurunan.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Soetarto Alimoeso mengatakan setelah melihat secara langsung di lapangan, volume produksi padi pada tiga bulan pertama tahun ini memang lebih sedikit dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal itu terjadi lantaran musim tanam yang mengalami pergeseran sehingga jadwal panen mengalami kemunduran.
"Dibanding tahun lalu memang beda. Sekarang ini produksi lebih di bawah tahun lalu," ujar Soetarto kepada Media Indonesia, Selasa (19/3).
Baca juga: Serapan Beras Minim, Bukan Salah Bulog
Karena gabah yang beredar masih sedikit, harga pun terpengaruh. Ia menyebut rata-rata harga gabah di sentra-sentra produksi masih di angka Rp4.500-4.700 per kilogram (kg).
Dengan harga yang masih tinggi, Bulog tidak bisa bersaing kuat dengan perusahaan-perusahaan penggilingan padi lain.
Sebagaimana diketahui, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, Bulog hanya bisa menyerap gabah dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700 per kilogram (kg) dengan maksimal fleksibilitas 10% yakni Rp4.070 per kg.
Ia memprediksi, panen raya baru akan terjadi pada April mendatang. Harga gabah pun diperkirakan akan turun hingga menyentuh HPP dengan fleksibilitas 10%.
"Mungkin bulan empat (April) harga akan turun karena terjadi puncak panen. Harga akan menyentuh HPP tapi saya rasa itu tidak akan bertahan lama," tandasnya.(OL-5)
PERUM Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh menjalankan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sepanjang 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved