Serapan Beras Minim, Bukan Salah Bulog

SEPANJANG Januari hingga Maret, pengadaan beras dalam negeri Perum Bulog baru mencapai 10 ribu ton.

Jumlah itu sangat jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah melaui rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni sebesar 1,5 juta ton hingga pertengahan tahun.

Pengamat pertanian Khudori melihat minimnya kinerja serapan Bulog merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah yang secara perlahan tapi pasti menghapuskan program bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) dan menggantikannya dengan bantuan pangan nontunai (BPNT).

Dengan skema BPNT, Bulog tidak lagi diberi kewajiban menyalurkan stok beras mereka kepada masyarakat penerima manfaat. Artinya, perseroan kehilangan pasar yang sangat besar.

Pada 2015, jumlah rastra yang tersalur mencapai 3,26 juta ton. Turun menjadi 2,79 juta ton pada 2016 dan kembali merosot tipis ke 2,55 juta ton pada 2017.

Penurunan signifikan terjadi pada 2018 ketika penyaluran hanya 1,21 juta ton dan untuk tahun ini, periode Januari-April ditetapkan sangat kecil, hanya 213 ribu ton.

Baca juga: Harga Sawit tidak Perlu Tinggi

Dengan penugasan penyaluran yang hampir dihapuskan, bukan hal yang mengherankan jika Bulog memutuskan menyesuaikan upaya pengadaan.

Sejak pemerintah mulai mengalihkan bansos rastra secara bertahap ke BPNT pada 2015, tren serapan Bulog cenderung mengalami penurunan yang konsisten.

Pada 2016, serapan beras dalam negeri masih 2,9 juta ton. Setahun berselang turun menjadi 2,1 juta ton dan tahun lalu hanya 1,4 juta ton.

"Pasti manajemen Bulog sudah membaca. Ketika penugasan semakin kecil, penyerapan juga dilakukan kecil saja. Itu dugaan saya," ujar Khudori kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).

Pasalnya, jika Bulog tetap memaksa menyerap beras sebanyak-banyaknya, mereka akan kesulitan dalam mengeluarkan komoditas pangan utama itu.

Produk komersial BUMN pangan itu dinilai masih belum kuat untuk bersaing dengan produk-produk beras lain.

Praktis, mereka hanya mengandalkan penyaluran melalui program operasi pasar.

Melalui program tersebut, pada tahun lalu, Bulog mengeluarkan stok sebanyak 544 ribu ton. Itu menjadi angka tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir.

Kesimpulannya, ucap Khudori, ketika penugasan penyaluran dihilangkan, Bulog mungkin akan menahan penyerapan beras lantaran belum melihat ada pasar yang pasti sebagai tempat penyaluran.

Sementara, stok yang ada di gudang hingga saat ini masih 1,8 juta ton. Mereka harus segera dikeluarkan karena sudah berusia lebih dari empat bulan. Jika tidak, beras-beras yang ada potensi mengalami kerusakan. (OL-2)