Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SEPANJANG Januari hingga Maret, pengadaan beras dalam negeri Perum Bulog baru mencapai 10 ribu ton.
Jumlah itu sangat jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni sebesar 1,5 juta ton hingga pertengahan tahun.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan minimnya kinerja serapan hingga awal bulan ketiga disebabkan harga gabah di tingkat petani yang masih tinggi.
Itu membuat perseroan kesulitan membeli gabah milik petani. Pasalnya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, Bulog hanya bisa menyerap gabah dengan harga Rp3.700 per kilogram (kg) dengan maksimal fleksibilitas 10% yakni Rp4.070 per kg.
Sementara, saat ini, harga gabah masih di atas Rp4.500 per kg.
Baca juga: Harga Sawit tidak Perlu Tinggi
Kondisi itu jelas membuat Bulog sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta.
"Serapan gabah kami terus jalan, hanya saja, harga masih tinggi. Sampai sekarang kami sudah serap 10 ribu ton," ujar Tri di Jakarta, Rabu (6/3).
Kendati demikian, ia optimistis, dalam beberapa bulan ke depan, serapan akan bisa dilakukan dengan maksimal mengingat saat ini belum menyentuh puncak musim panen raya.
"Kami tidak akan ada masalah serapan kalau harganya sudah masuk," tuturnya.
Gudang Bulog pun masih akan mampu menampung stok hingga 1,5 juta ton lagi. Dari total kapasitas gudang yang mencapai 3,9 juta ton di seluruh Indonesia, saat ini, hanya terisi 1,8 juta ton yang hampir seluruhnya berasal dari pengadaan 2018. (OL-2)
PERUM Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh menjalankan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sepanjang 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved