Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan fluktuasi harga ayam yang kerap terjadi merupakan bagian dari hukum perdagangan.
Ketika stok melimpah, harga akan turun. Begitu pun sebaliknya, ketika stok menipis, harga akan terkerek naik.
Namun, di samping itu, ia juga tidak menutup mata terkait adanya kemungkinan perusahaan-perusahaan besar yang mencoba mengendalikan harga.
"Bukan tidak mungkin ada perusahaan besar yang nakal. Sekarang peternakan ayam dikuasai koorporasi dari hulu ke hilir. Mereka bermain mulai dari pakan hingga yang lain-lain," ujar Andi kepada Media Indonesia, Selasa (5/3).
Baca juga : Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Ayam
Ia pun mendesak seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Satuan Tugas Pangan, untuk terus mengawasi setiap perkembangan harga yang terjadi di lapangan.
"Pemerintah harus tegas melindungi peternak kecil. Apakah caranya dengan menekan harga supaya tidak dipermainkan atau cara-cara lain dengan mekanisme lain," tuturnya.
Dalam persoalan ini, ia mendesak Kementerian Perdagangan untuk mencari formula baru yang tepat untuk menentukan harga jual ayam di tingkat peternak.
"Ini persoalan lintas kementerian. Semua harus terjun bersama mengatasi hal ini," tandasnya. (OL-8)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved