Bisnis Minyak dan Gas bukan Lari Cepat

PEMERINTAH memilih untuk memangkas penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) serta mengembalikannya sebagai insentif bagi pengusaha di sektor tersebut.

Hal itu dikemukakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam diskusi kelompok terarah dengan tema Menilik industri migas Indonesia: RUU Migas dan upaya mendongkrak kinerja sektor migas yang digelar Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

“Sektor migas menyumbang 11,07% kepada APBN senilai Rp214 miliar. Sebenarnya pajak dari migas bisa lebih besar, tetapi pemerintah memberi insentif dengan mengurangi atau membebaskan pajak di bidang migas,” kata Askolani.

“Mohon dipahami. Selama ini ada anggapan pemerintah melakukan pemerasan di bidang migas. Itu salah. Tidak ada mindset untuk tidak mendukung investasi di semua bidang. Tidak hanya migas, tetapi juga di bidang lain,” lanjut Askolani.

Askolani menambahkan pen-tingnya kita beralih ke sektor energi terbarukan agar neraca migas yang masih negatif dapat terangkat. “Pada 2018 defisit neraca migas mencapai US$12,38 miliar.”

Pemilik PT Sele Raya Belida yang bergerak di bisnis migas, Eddy Tampi, menyoroti perbedaan nilai tukar dalam pengembalian PPN yang menggunakan dolar AS. Nilai pengembalian dan biaya yang dibayarkan tidak identik dan kadang berkurang dari nilai PPN yang telah  dibayarkan.

“Kami setelah 10-15 tahun baru mendapat hasil. Misalnya, PPN US$20 juta dan dikembalikan kepada mitra asing saya. Bagaimana saya menghadapi mereka karena saya kembalikan US$10 juta. Saya lima, dia lima,” ungkap Eddy.

Kendati demikian, Eddy meng akui komitmen Kementerian ESDM membantu pembebasan lahan dan perizinan. “Kami mau soal per­izinan dan pembebasan lahan selesai 60 hari karena itu menyangkut uang besar. Bapak (Arcandra Tahar) telah mempercepat proses produksi lapangan gas. Saya terima kasih kepada ESDM karena bisa menyelamatkan uang negara US$100 juta.”

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sebagai pembicara utama dalam diskusi menjelaskan kini produksi minyak sekitar 831 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan mencapai 1,3 juta barel. Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah mengimpor minyak sejak 2004.

Oleh karena itu, pemerintah ­mengundang sebanyak-banyaknya investor migas melakukan eksplora-si dan eksploitasi. Dalam dua tahun terakhir ada 14 blok eksplorasi migas yang diminati investor.

“Pada 2015 kami tawarkan blok eksplorasi dengan skema cost recovery, tidak ada yang laku. Pada 2017 kami ubah dengan skema gross split. Laku lima. Pada 2018 laku sembilan. Apakah ini yang dinamakan stagnan? Semoga dimengerti bisnis migas bukan lari cepat, melainkan maraton,” tandas Arcandra. (Sat/X-3)