Pemda Harus Kuasai Masalah Infrastruktur Daerah Wisata

PEMERINTAH daerah seharusnya menguasai potensi wisata dan kondisi infrastruktur di destinasi wisata. Sebab, masih banyak keluhan masyarakat yang mengeluhkan kondisi infrastruktur menuju tempat wisata.

“Berharap pariwisata sebagai modal utama investasi dunia yang perlu dijadikan dalam hal pemasukan anggaran devisa untuk negara, saya pikir sudah ada contoh misalnya Bali. Tetapi kan tidak hanya Bali saja, saya rasa masih banyak yang bisa dikembangkan,” kata politisi Partai NasDem Pudji Hartanto berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (27/2).

Baca juga: Kualitas Pariwisata Bali Turun

Ia mengatakan pariwisata di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang kelasnya dunia, misalnya Borobudur hingga Raja Ampat. Bahkan, masih banyak lagi objek wisata lain yang berkelas dunia di Indonesia.

Namun, mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu mengatakan pemerintah harus total menjadikan pariwisata Indonesia sebagai komoditas yang luar biasa selain Bali. Padahal, daerah lain menyimpan banyak potensi wisata yang nilainya luar biasa.

“Tempat objek wisata itu sendiri juga kurang jadi acuan dan magnet, misalnya masalah kecil seperti kebersihan dan manajemen,” ujar caleg NasDem dari Dapil Jawa Barat IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi)

Oleh karena itu, Pudji menilai manajemen sangat penting bagaimana melayani masyarakat yang akan wisata. Karena, ini masih sangat rendah di bidang SDM (sumber daya manusia) untuk melayani itu. Namun, untuk hal lain seperti infrastruktur sudah bagus hanya manajemen yang perlu ditingkatkan.

 “Pemerintah daerah dengan ada kepedulian ditambah pemerintah pusat yang berikan instruksi, mau tidak mau ya tempat wisata ini dijadikan sebagai ikon,” jelas dia.

Wakil Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia Rudiana mengatakan, kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam menggenjot jumlah wisatawan. Khususnya mancanegara memang terjadi peningkatan dan patut diapresiasi.

“Secara peningkatan memang ada peningkatan tren naik, namun kalau dari sisi destinasi, kita lihat Bali masih utama, ada target yang belum tercapai, lalu juga ada bencana, yang membuat orang yang melakukan pembatalan ke Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, seluruh pemangku kepentingan pariwisata memang harus berperan demi meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia.  Namun ia melihat justru kendala terjadi pada wisatawan domestik.

“Karena tiket pesawat mahal, orang Indonesia malah tidak jadi, atau menunda keberangkatan. Akhirnya mereka malah pergi ke luar negeri, di mana tiketnya lebih murah,” tuturnya.

Baca juga: Menpar Sebut Mahalnya Tiket Pesawat Berdampak ke Pariwisata

Dikatakan Rudi, pembangunan destinasi baru atau New Bali yang digadang-gadang pemerintah diharapkan segera bisa direalisasikan.

“Harapannya ke depan pemerintah lebih mempercepat New Bali, dan juga ada stabilisasi politik. Berita-berita Hoaks juga ada pengaruh ke pariwisata, mudah-mudahan politik Indonesia bisa cepat stabil, dan tidak ada bencana tentunya,” kata dia. (A-1)