Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa kebijakan mandatori penggunaan Biodiesel 20% atau B20 mampu menurunkan impor migas secara konsisten.
"Mulai November, Desember dan Januari, data impor migas month to month-nya konsisten mengalami penurunan," kata Susiwijono kepada Media Indonesia, Sabtu (16/2).
Sejak diterapkan pada September 2018, kata dia, kebijakan B20 dikeluarkan untuk mengendalikan impor, khususnya impor migas. Dengan begitu, sambungnya, defisit neraca perdagangan juga akan turun.
"Pada Desember 2018, impor migas (month to month) turun -31,45% dibanding November. Pada Januari 2019, impor migas (month to month) turun lagi -16,58%," kata Susiwijono.
Baca juga: Pertamina Tekan Impor Migas
Secara terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, pun meyakini bahwa kebijakan B20 berkontribusi terhadap penurunan impor migas.
"Kontribusinya diyakini ada walaupun saya kira belum cukup signifikan," katanya.
Untuk itu, menurutnya, perlu ada evaluasi yang harus dilakukan pemerintah terkait kebijakan B20 tersebut, terutama menyangkut hal teknis, distribusi dan penyimpanan.
"Kebijakan kewajiban B20 melibatkan banyak pihak dan dilakukan di seluruh indonesia, tentu tidak mudah. Tapi apabila pemerintah konsisten semua kendala itu pasti bisa diatasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor Indonesia pada Januari 2019 mencapai US$15,03 miliar atau turun 2,19% dibandingkan Desember 2018 sebesar US$15,36 miliar.
Bila dibandingkan periode Januari 2018, nilai impor juga mengalami penurunan sebesar 1,83% dari US$15,31 miliar. Penurunan impor itu dipicu oleh impor migas yang turun sebesar 16,58% dari US$2,03 miliar pada Desember 2018 menjadi US$1,69 miliar pada Januari 2019. (OL-3)
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
CarbonX juga bergabung dalam sesi agenda bersama panel dengan tajuk “Carbon Trade & Investment” dan “Community Development Engagement Opportunity.”
Shinta yang juga CEO Sintesa Group juga dinilai merupakan individu yang turut berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia maupun mancanegara.
Sebagai forum dialog resmi G20 yang mewakili komunitas bisnis global, B20 bertugas memformulasikan rekomendasi kebijakan atas sejumlah isu global yang selaras dengan agenda G20
Sebanyak 52 poin kesepakatan termuat dalam dokumen deklarasi yang dinamakan “G20 Bali Leaders Declaration”.
Shinta juga dengan bangga menyatakan tahun ini, 34% anggota Task Force/Action Council B20 Indonesia adalah perempuan yang menunjukkan komitmen berkelanjutan Indonesia di B20
Bali Leaders Declaration yang menonjol adalah seluruh anggota G20 berkomitmen untuk mengadopsi teknologi digital guna mendorong inovasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved