Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso menilai adanya pelanggaran dalam penanganan beras di gudang sehingga menimbulkan kasus beras turun mutu sebanyak 6.000 ton di Sumatra Selatan.
"Sebab bisa bermacam-macam, paling berat kalau ada ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada," kata Sutarto dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (15/2).
Sutarto mengatakan selama ini Bulog sudah memiliki SOP yang mendetail terkait penyediaan beras, mulai dari pengadaan hingga penyaluran, sehingga seharusnya penyebab terjadinya beras busuk itu dapat segera ditelusuri.
"Termasuk soal 'First In First Out' (FIFO), itu sudah ada SOP-nya. Kaitan dengan pengadaan tentu juga ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi bisa ditelusuri mulai dari sana, terpenuhi tidak SOP-nya," katanya.
Sutarto ikut mengusulkan adanya upaya audit internal oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) secara menyeluruh atas kasus ini, termasuk pengenaan sanksi apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap SOP yang berlaku.
"Bisa dimulai dari gudangnya, kemudian atasan kepala gudangnya, karena atasan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan koordinasi. Jadi semua harus diaudit dan diperiksa. Pengenaan sanksi juga tergantung tingkat kesalahan," ujarnya.
Baca juga: Peternak tidak Ingin Beras Busuk Jadi Bahan Pakan Ternak
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menjelaskan pihaknya selama ini telah menjalankan SOP sesuai dengan aturan terkait penyaluran beras dari dan ke luar gudang.
Selain itu, tambah dia, waktu keluar beras disesuaikan dengan waktu masuk dan perawatan secara berkala juga telah dilakukan untuk menjaga kondisi sanitasi gudang antara lain dengan pembukaan secara rutin setiap pagi.
"Jadi kondisinya memang sudah ada. Yang seperti itu sedang kita perbaiki tahap-tahapannya. Itu sudah kita pisahkan," katanya.
Sebelumnya, Tim Sergab TNI AD menemukan sekitar 6.000 ton beras tidak layak konsumsi dan busuk di gudang Bulog Sub Divre setempat di wilayah Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan.
Ribuan ton beras tersebut diduga merupakan beras pengadaan 2015 dan sebagian besar ditemukan dalam keadaan tidak layak dan berkutu. (OL-3)
PERUM Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh menjalankan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sepanjang 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved