RPP Minerba Harus Pertimbangkan Iklim Usaha

WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Garibaldi Thohir berharap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang royalti minerba mempertimbangkan iklim investasi. Apabila orientasinya hanya sekadar penerimaan negara, maka lambat laun Indonesia akan ditinggalkan investor pertambangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekarang ini sedang menyusun RPP Minerba. Royalti pertambangan termasuk batu bara akan dinaikkan dari 13,5% menjadi 15%.

“Kalangan dunia usaha pasti mendukung pembangunan yang hendak dilakukan pemerintah. Hanya saja kontribusi yang dimintakan dari dunia usaha sebaiknya mempertimbangkan juga kelangsungan usaha untuk jangka panjang,” kata Garibaldi yang akrab dipanggil Boy Thohir.

Ia mencontohkan Adaro yang dipimpinnya. Adaro sebagai perusahaan yang senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) akan patuh terhadap aturan yang berlaku. Hanya saja dalam kegiatan bisnisnya, Adaro harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan tambang di negara lain.

Boy menunjuk salah satu pesaing terdekat yaitu Australia. Aturan penerimaan pajak dan royalti di negara itu mampu menciptakan iklim positif untuk investasi di industri batu bara sehingga membuat Australia tetap bertahan sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia.

“Besaran pajak dan royalti yang berlaku di Australia mengacu kepada kondisi harga batu bara yang berlaku. Contohnya di negara bagian Queensland, royalti ditetapkan 7% untuk harga batu bara hingga US$ 100 per ton,” kata Presdir Adaro itu.

Menurut Boy Thohir, formula semacam ini mirip dengan windfall profit tax. Dengan cara seperti itu, perusahaan tambang dapat melakukan kegiatan penambangan secara lebih berkelanjutan sehingga industri batu bara dalam negeri dapat bersaing dengan negara-negara eksportir batu bara lainnya.

Kebijakan ini sekaligus dapat mengoptimalkan cadangan batu bara nasional untuk ikut mendukung ketahanan energi nasional.

Baca juga: Penerimaan Negara dari Minerba telah Lebihi Target 2018

Sebagai kontraktor pemerintah, menurut Boy, Adaro sangat berharap agar dalam penyusunan RPP ini pemerintah menerapkan formula yang bisa mendorong iklim investasi yang lebih menarik di bidang pertambangan batu bara. Dengan itu, diharapkan sektor ini bisa berkontribusi pada penerimaan negara yang optimal.

Sebelumnya Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin berharap Indonesia bisa menerapkan aturan pertambangan sesuai dengan praktik yang berlaku di dunia. Dengan cara seperti itu, maka Indonesia akan menjadi tempat menarik untuk investasi sektor pertambangan.

“PT Inalum berencana membangun Mining Institute bekerja sama dengan Massachusetts Institute of Technology, Boston, AS agar kita mempunyai tenaga terampil dalam bidang pertambangan. Kami berharap juga agar Kementerian ESDM mau melihat praktik yang berlaku di negara yang mapan pengelolaan tambangnya seperti Kanada dan Australia agar kita membuat peraturan yang tidak berbeda jauh dengan negara-negara di dunia,” kata Budi Sadikin saat bertemu para pemimpin redaksi dalam acara “Mining for Life” di Bandung pekan lalu.(OL-5)