Kemenkeu Sebut Rizal Ramli Ngawur Soal Utang US$2 Miliar

KEPALA Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wirasakti membantah pernyataan Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli soal pemerintah akan melelang Surat Utang Negara (SUN) senilai US$2 miliar dengan yield atau imbal hasil 11,625% pada 4 Maret 2019.

Nufransa menjelaskan SUN berdenominasi valuta asing yang dimaksud diterbitkan pada 2009 untuk kebutuhan pembiayaan APBN saat itu.
 
Pada saat itu, kata Nufransa, sedang terjadi Asia Financial Crisis, terjadi guncangan pada pasar keuangan dunia yang mengakibatkan peningkatan cost of fund yang tergambar pada meningkatnya yield SUN valas mencapai 11,625%.

"SUN valas tersebut akan jatuh tempo pada Maret 2019, dan itu yang diberitakan secara tidak benar, seolah-olah SUN tersebut akan diperpanjang dengan tingkat yield yang sama (dengan 2009)," papar Nufransa, di Jakarta, Senin, 28 Januari 2019.

Saat ini, tambah Nufransa, yield SUN dalam USD di pasar sekunder untuk tenor yang sama adalah sekitar 4,24%.
 
"Jadi jika SUN tersebut akan di refinancing, yield yang akan dipakai adalah rate saat ini, yaitu sekitar 4,24%, bukan 11,625%," kata dia.

Baca juga: Lelang Derivatif Valas BI Membuat Rupiah Menguat Tajam
 
Cuitan Rizal Ramli dihapus selang beberapa jam dipublikasikan.
 
"Indonesia akan ngutang lagi US$2 miliar dengan yield 11,625%, issued 4 Maret 2019. Yield tertinggi di kawasan, padahal Vietnam keluarkan surat utang hanya dengan yield lima persen. Penguatan rupiah didukung oleh peningkatan pinjaman dengan bunga super tinggi!! Kreditor pesta pora, rakyat semakin terbenani. Menkeu semakin ngawur. International bonds: Indonesia, 11.625 persen 4mar2019, USD (USY20721AP44, Y20721AP4)," tulis Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya @RamliRizal.
 
Selang beberapa jam, Rizal meminta maaf dan memberi klarifikasi bahwa yield 11,625% adalah surat utang lama.
 
"Mohon maaf terjadi kesalahan .... yield 11,625  persen adalah surat utang lama RI. Bukan  rencana surat utang baru ???????? yield utang terbaru Indonesia sekitar 8,5persen, tetap lebih tinggi dari Vietnam yg hanya 5-6 persen," pungkas ekonom senior itu.(medcom.id/OL-5)