Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Baduy, dalam dan luar, akan menggelar tradisi tahunan, Seba Badui, 13-15 Mei mendatang. Mereka akan berjalan ratusan kilometer dari menuju eks Pendopo Gubernur di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten.
Beragam hasil bumi dibawa dalam perjalanan panjang itu. Semuanya, akan disampaikan kepada kepala pemerintah daerah yang kerap disebut Bapak Gede. Ini bukanlah upeti, melainkan bentuk ketulusan dan keikhlasan semata yang diungkapkan setiap tahun.
"Tahun ini, sebanyak 1.839 warga akan mengikuti tradisi yang diawali dengan mendatangi Kantor Bupati Lebak dan Kantor Gubernur Banten sebagai Bapak Gede. Masyarakat Baduy akan menyerahkan hasil
komoditas pertanian kepada kepala pemerintah daerah di upacara itu,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banten Opar Sochari, Rabu (11/5).
Ritual tahunan masyarakat adat Baduy menjadi salah satu objek wisata budaya di Banten, yang sudah terkenal tidak hanya di dalam negeri
tetapi sampai mancanegara. Karena itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan dukungan penuh dalam even ini.
"Pak Menpar Arief Yahya sering menyebut, portofolio produk pariwisata Wonderful Indonesia itu ada tiga, alam 35%, budaya 60%, dan buatan manusia 5%. Seba Baduy itu ada di kolom budaya yang 60% itu. Karenanya, membuat even budaya yang kental dengan culture Baduy sudah sangat tepat. Silakan ke Banten. Tonton Seba Baduy. Pasti seru,” terang Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar, Esthy Reko Astuty. (RO/OL-2)
KIP dua kali menangkan penggugat dalam sengketa informasi ijazah Jokowi. KPU dan UGM diperintahkan membuka dokumen pencalonan dan data akademik.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
Penyerahan ijazah tanpa sensor mantan Presiden Jokowi oleh KPU menjadi preseden penting keterbukaan informasi. Simak analisis hukum dan prosedurnya di sini.
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi resmi menerima salinan ijazah tersebut tanpa sensor dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (9/2/2026).
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved