Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
Lebih baik para pihak terkait duduk bersama dulu mencari solusi win win.
Edy menjelaskan bahwa pengurus dan pengelola siap di konfrontir kapan pun
Pendekatan yang saling memuliakan antara YMS dengan PTDA, akan keluar solusi yang mengutamakan penyelamatan mahasiswa.
Yayasan Melati Sakura telah kehilangan kampusnya di Jl Sudirman sekaligus kehilangan haknya untuk memiliki kampus di Pondok Kelapa.
Pendirian Unsada diprakarsai oleh lima alumni dari Jepang, Indra Kartasasmita, Soegeng Soebroto, Sudjiman, Purwanto, dan Abdillah Muchsin.
Proses tukar guling itu terjadi pada 4 Juni 1993 berdasarkan Surat Perjanjian No 60/1993.
Partai Golkar tetap sesuai dengan keputusan musyawarah nasional, yakni solid dan konsisten Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Pembangunan MNP dilakukan dalam tiga tahap yang dikerjakan hingga 2037.
Pertamina perlu meyakinkan masyarakat agar kebakaran ini tidak terjadi lagi di sejumlah kilang yang ada di sekitar Kecamatan Koja.
Pengunaan bahasa daerah menunjukan kebhinekaan Indonesia yang wajib dirawat dengan berbagai kegiatan dan karya.
UU ini diabaikan penegak hukum dalam menangani sebuah kasus.
Terkait sektor penyeberangan, kedua Menteri membahas tentang inisiatif kedua negara untuk membuka pelayanan angkutan penyeberangan (kapal roro) Dumai – Malaka.
Setiap warga negara wajib memiliki pemahaman tentang ciri dan karakter kelompok radikal, intoleran, dan terorisme.
Sudah selayaknya pimpinan Bea dan Cukai Batam diganti.
Duta Palma termasuk yang paling segera mengurus penyelesaian arealnya.
David Simanjuntak diduga melanggar UU Tipikor dengan tuduhan menghalang-halangi proses penyidikan.
Mengacu pasal itu, pelanggaran atas ketentuan itu hanya dikenakan sanksi administratif.
Generasi muda perlu mengingat kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah berkat kegigihan atau semangat 45 para pendahulu bangsa.
Tidak boleh ada warga negara ketakutan oleh teror undang-undang.
Terkait izin-izin pengelokaan tidak lagi hanya dimonopoli Kementerian Kehutanan, tetapi otonomi daerah berperan penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved