Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Sulit untuk menyelidiki dugaan gangguan itu jika tidak ada laporan atau temuan ke Bawaslu.
Wing 1 Pasgat memberikan pemaparan soal kelengkapan yang diperlukan jurnalis di medan konflik maupun pengenalan beberapa jenis senjata.
Kemendagri masih menunggu diundangkannya beleid Papua Barat Daya untuk bisa menerbitkan Perppu Pemilu.
Sosialisasi pemangkasan birokrasi belum komprehensif sehingga banyak ASN tidak memahami tugas jabatan fungsional.
Bantuan tunai untuk perbaikan rumah akan mulai diserahkan Kamis (8/12) dengan nilai hingga Rp50 juta.
Total belanja APBN 2023 sebesar Rp3.061 triliun, turun sedikit dari target belanja APBN 2022 yang mencapai Rp3.164 triliun.
Mereka memohon kepada Komisi Tinggi HAM PBB untuk mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang.
Komunikasi ketiga partai hingga saat ini terus terbangun.Ketiga partai masih memberikan dukungan yang sama kepada Anies.
Isu prioritas pertemuan tersebut membahas pelaksanaan pemilu pada 2020 di tengah pandemi covid-19 serta solusi disinformasi proses pemilu.
Tidak hanya dengan Megawati, pembahasan seputar pemilu yang berpotensi diwarnai krisis ekonomi juga dilakukan dengan semua ketua umum partai politik.
Empat parpol yang sebelumnya disebut tidak lolos ke tahap kedua perbaikan verifikasi administrasi menyambangi KPU untuk klarifikasi.
Bawaslu menyerukan untuk menjaga pemilu. Jangan sampai eskalasi polarisasi menemukan jalan di luar konstitusional.
Kenaikan harga beras walaupun hanya Rp200 per liter harus betul-betul diwaspadai.
Peda bisa menyubsidi ongkos angkutan bahan pangan atau membeli langsung dari petani dan peternak untuk dijual ke pedagang di pasar.
KPU meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi seperti Sipol dan Sidalih.
Bangunan komersial seperti hunian dan pusat-pusat kegiatan seperti mal disarankan diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
Proses seleksi hakim ad hoc Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan PK memang menjadi kewenangan Komisi Yudisial (KY).
Kementerian Sosial menunjuk PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos kepada seluruh penerima hingga daerah terluar.
Sebanyak 2% dari dana transfer umum daerah harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi.
Para pelapor dinilai tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan pendaftaran peserta pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved