Pakar Hukum Nilai Putusan MK Sudah Tepat

Menugaskan polisi aktif di jabatan sipil juga dianggap sebagai indikasi korupsi lantaran gaji yang diberikan sebagai polisi dan pegawai sipil. 

Inilah Sejumlah Alasan RUU KUHAP Belum Layak Disahkan

Isnur menyoroti kewenangan undercover buy dan controlled delivery yang dalam RUU KUHAP ditempatkan sebagai metode penyelidikan dan dapat digunakan untuk seluruh jenis tindak pidana.

Pramono: SMAN 72 Harus Segera Tentukan Skema Pembelajaran

Pramono mengungkapkan adanya fenomena baru yang justru membuatnya kian cemas. Pasca insiden, banyak siswa meminta pindah sekolah.

Budi Arie Ditolak Kader Gerindra, Dasco: Jangan Dibesar-besarkan

Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menko Yusril: Putusan MK soal Polri akan Percepat Proses Reformasi Kepolisian

Putusan (MK) yang melarang anggota aktif Polri menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri dinilai akan mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian. 

Pengguna Narkoba hingga Napi Terkait UU ITE Diusulkan Terima Amnesti

Yusril mengatakan bahwa kebijakan amnesti dan abolisi harus berlandaskan pertimbangan kemanusiaan, keamanan nasional, dan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan korban.

Inilah 14 Subtansi RUU KUHAP yang Bakal Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk membawa hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke rapat paripurna. 

Putusan MK Momentum Mereformasi Polri untuk Kembali ke Khitah

Putusan MK ini menegaskan bahwa Polri harus kembali ke khitahnya sebagai pemegang amanat negara dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, yaitu  mengayomi dan melindungi masyarakat.

Kompolnas: Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Dijalankan

Komisioner Kompolnas Choirul Anam, menegaskan putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi semua pihak tanpa terkecuali.

KPK Panggil Pejabat BJB Terkait Kasus yang Libatkan Ridwan Kamil

Budi enggan memerinci informasi yang mau diulik penyidik dari keterangan Reja. Saksi itu diharap memenuhi panggilan.

MK Kabulkan Gugatan UU Kepolisian, Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Mahkamah menilai bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menimbulkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir.

MK Pangkas Jangka Waktu Hak Atas Tanah di IKN jadi 35 Tahun

Substansi permohonan para pemohon berfokus pada lamanya jangka waktu pemberian hak atas tanah di wilayah IKN yang jauh melampaui ketentuan dalam UUPA.

Roy Suryo Telah Memprediksi RRT Bakal Dikriminalisasi

Hal itu diyakini Roy semakin membuat panik kubu Jokowi. Meski demikian, Roy Suryo memastikan tidak gentar menegakkan kebenaran.

Rismon Sianipar Bakal Tuntut Penyidik Polda Metro Jaya Rp126 Triliun

Tuntutan ini dilayangkan bila penyidik tidak bisa membuktikan ia dan rekan-rekannya telah mengedit dan merekayasa ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Pemprov DKI Jakarta Sahkan APBD 2026 Senilai Rp81,3 Triliun

Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp71,4 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan Rp74,2 triliun. 

DPRD: Tuntaskan Masalah Bau di RDF Rorotan Sebelum Desember

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan agar seluruh perbaikan teknis dan pengendalian lingkungan di fasilitas tersebut selesai sebelum Desember.

KPK Harus Sasar Semua Aspek Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Ia menilai wajar jika penyidikan KPK menemukan potensi penyimpangan bukan hanya dalam pembiayaan APBN, tetapi juga dalam pengadaan lahan proyek.

Aksi Terduga Pelaku Peledakan di SMAN 72 Jakarta Didorong Perasaan Kesendirian

Iman juga menjamin proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan lebih mengedepankan pada hak-hak anak karena korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum.

Perludem Soroti Dua Isu RUU Parpol yang Harus Sejalan dengan Revisi UU Pemilu

Pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu karena menyangkut langsung dengan tahapan serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Perludem dan Media Indonesia Kolaborasi Kawal Revisi UU Pemilu untuk Demokrasi Inklusif

Kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi politik dan memastikan proses legislasi berjalan transparan serta partisipatif.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang