Hasto Kemungkinan Dijerat Pasal Penyertaan atau Obstruction of Justice

KPK kemungkinan menjerat Hasto dengan sangkaan penyertaan atau obstruction of justice atau penghalangan penyidikan.

Golkar, PKS dan PDIP Butuh Evaluasi Internal usai Pilkada

Selain Golkar dan PKS, dia menilai evaluasi internal juga wajib dilakukan PDI Perjuangan sebagai pemenang pileg dan Gerindra sebagai pemenang pilpres.

DKI siapkan berbagai kegiatan untuk semarakkan Tahun Baru 2025

Kegiatan dan acara tersebut adalah JeJAKi Jakarta, Bentang Harapan JAKasa, Bazaar Jakpreneur dan "Late Night Shooping" hingga hiburan "Semarak Jakarta Mendunia" serta hiburan lainnya.

MRT Ubah Jam Operasional Selama Libur Natal

Perubahan jadwal operasional yang dilakukan dalam hal waktu tunggu perjalanan menjadi 10 menit. Ketika normal waktu tunggu hanya 5 menit terutama pada jam sibuk.

Yusril Bakal Data Napi Eks Jamaah Islamiyah yang Bisa Ajukan Grasi

Presiden Prabowo Subianto, menurut Yusril, merupakan pemimpin yang berjiwa besar dan pemaaf.

Menkum: Pengampunan Koruptor tetap dengan Persetujuan MA dan DPR

Supratman juga mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi.

Polri Terapkan Gage dan One Way di Kawasan Puncak Bogor

Selain itu, Jules menyebut pihaknya juga menerapkan sistem one way atau satu arah. Namun, rekayasa lalu lintas ini diberlakukan situasional melihat kepadatan kendaraan.

KPK Diminta Cari Harun Masiku dengan Senyap

Penyidik KPK diminta fokus mencari Harun Masiku secara sunyi dan diam-diam sehingga progres pencarian buronan tersebut tidak bisa dibaca.

Demo 'Tangkap Harun Masiku' di KPK berlangsung Ricuh

Jubir KPK Tessa Mahardika memahami bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun, aksi itu harus dilakukan secara bijak.

Hakim Perintahkan Aset Harvey Moeis yang Disita Dirampas untuk Negara

Adapun dalam kasus korupsi timah, Harvey dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider dua tahun penjara.

Ketua MPR Soroti Tunggakan Perkara di MA capai 31 Ribu

Muzani mengapresiasi MA yang menerapkan pengadilan elektronik di 923 pengadilan di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan dan semua jenis perkara. 

Tiba di Tanah Air usai dari Mesir, Presiden Prabowo Langsung Rapat Terbatas

Kedatangan Presiden Prabowo disambut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Nawawi: Pengampunan Koruptor Tidak Bisa Dilakukan Sebelum Revisi UU

Ide pengampunan koruptor asal mengembalikan hasil rasuah memerlukan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Penghapusan Transjakarta Koridor 1 Akan Turunkan Pengguna Angkutan Umum

Jakarta memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum menjadi 60% pada tahun 2030

Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Hari Pertama Mudik Nataru

Peningkatan volume kendaraan itu terlihat di Pelabuhan Merak-Ciwandan Bakauheni. Syamsu menyebut peningkatan volume kendaraan terjadi baik keluar dan masuk wilayah Jakarta.

Mudik Nataru, Polri: Situasi Aman dan Terkendali

Tren peningkatan volume kendaraan mulai terlihat pada Sabtu pagi, 21 Desember 2024. Meski sempat terjadi kepadatan, situasi tersebut berhasil ditangani dengan berbagai rekayasa lalu lintas.

Kompolnas: Judol adalah Kejahatan Siber yang Harus Diperangi Bersama

Yusuf mengatakan masing-masing instansi terkait harus berkolaborasi menumpas judol. Terutama Polri, kata Yusuf, dari sisi pencegahan bisa dilakukan melalui patroli.

Pemprov DKI Pastikan Armada Bus di Kalideres Siap Layani Libur Nataru

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, armada bus telah disiapkan para Perusahaan Otobus (PO) untuk masyarakat di momen akhir tahun ini.

Kompolnas: Polri Tak Boleh Main-main Berantas Judol

Yusuf mengatakan dalam program Asta Cita Presiden Prabowo cukup jelas, lugas, dan gamblang komitmen pemerintah memberantas judi online.

Prabowo Terbitkan Perpres 202/2024 tentang Pembentukan DPN

Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Komisi Perlindungan Guru