MPR: Perpres Perlindungan Jaksa untuk Jamin Keamanan Korps Adhyaksa

Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Mensesneg: Pengungkapan Kasus Sritex Bukti Pemberantasan Korupsi Berjalan

Penyelewengan yang terjadi telah mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi dengan baik, sehingga merugikan ribuan karyawan Sritex.

Wagub Rano Berharap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disetujui DPRD

Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.

TNI Pastikan Letjen Djaka Sudah Pensiun Dini seagai Prajurit

Setelah seluruh proses administrasi sudah dijalankan, kata Kristomei, barulah Djaka diberhentikan secara hormat per tanggal 14 Mei 2025 lalu.

Gerindra Ingatkan Menteri Ikuti Langkah Presiden dan Lebih Produktif

Selain mengikuti langkah dan irama Presiden Prabowo, dia juga berharap agar para menteri dapat menunjukkan kinerja yang lebih produktif.

Tepis Dugaan Pungli, Wakepsek SMAN 21 Jakarta: Inisiatif Siswa dan Orang Tua

Dengan dalih demikian, seluruh siswa kelas XII menolak anggaran tersebut dan berinisiatif membuat panitia sendiri tanpa melibatkan komite sekolah.

Benahi Transparansi Sebelum Tambah Dana Parpol

Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.

Diana Akhirnya Jadi Tersangka Penggelapan Ijazah, Polisi Amankan 100 Lebih Ijazah

Selain melalui penggeledahan, polisi juga menerima penyerahan langsung 108 lembar ijazah yang diketahui merupakan milik mantan karyawan Santoso Seal

Pengambilan Kendaraan Wajib Bawa Surat dan Bayar Denda ETLE

Adapun dari hasil pemeriksaan kepolisan, kendaraan yang disita sebagian pernah melanggar dan terkena tilang elektronik (ETLE)

Keterkaitan Jukir Liar di Season City dengan Ormas Ditelusuri

Menurut dia, sebelas jukir liar yang ditangkap itu tidak mengenakan rompi juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub).

Rismon Sianipar Tidak Hadiri Penggilan Polda Metro Jaya

Saat dikonfirmasi terkait alasan saksi RHS tidak hadir, Ade Ary menyampaikan yang bersangkutan tidak menjelaskan secara rinci.

Kejagung Berterimakasih kepada Prabowo

Perpres 66/2025 yang ditetapkan Prabowo pada Rabu (21/5) terdiri dari enam bab. Adapun pelindungan negara melalui TNI terhadap jaksa diatur dalam BAB III.

Presiden Terbitkan Perpes Nomor 66/2025, Jadi Dasar Hukum Pengamanan Kejaksaan oleh TNI

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.

Polisi Diminta Bebaskan Mahasiswa Trisakti yang Teribat Aksi depan Balai Kota DKI Jakarta

Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.

Kerugian Negara Rp692 Miliar di Kasus Sritex Baru Dari Dua Bank

Kejagung mengungkapkan bahwa seluruh outstanding atau toal tagihan yang belum dilunasi Sritex mencapai Rp3.588.650.808.028,57.

Tepis Dugaan Kebocoran Pendapatan Parkir, Dishub: Lahan yang Berkurang

Tren penurunan dari pendapatan sektor parkir ini disebabkan ada 50% lebih ruas jalan yang sebelumnya diperbolehkan untuk parkir namun saat ini dilarang.

Dishub DKI Awasi Parkir Liar Tanah Abang dengan Pasang 10 CCTV

Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memasang tujuh kamera pengawas dan kamera kedelapan masih dalam pemasangan.

Kesampingkan Bahas Pilpres 2029, Pengamat: Prabowo Rendah Hati

Menurutnya, di era pemilihan langsung saat ini seorang pemimpin eksekutif baik presiden maupun kepala daerah harus sadar terhadap konsekuensi reward and punishment dari publik.

Marsinah Lebih Layak Dapat Gelar Pahlawan Ketimbang Soeharto

Marsinah diculik dan tewas secara misterius pada 1993, setelah aktif memimpin aksi mogok kerja memperjuangkan hak-hak buruh.

KY Terima 302 Permohonan Pemantauan dan Inisiatif Sepanjang Januari-April 2025

Beberapa jenis perkara yang dimohonkan untuk dilakukan  pemantauan persidangan yaitu perdata (131), tipikor (31), pidana biasa (34), praperadilan (21), Tata Usaha Negara (20), dll.

Membangun Negara dari Rahim: Stunting, Ujian Peradaban dan Masa Depan Bangsa

Menjaga Wajah Manusia di Era Algoritma

Pemborosan Negara Di Balik Musibah ATR 42-500