YLBHI Minta Brutalitas Aparat dalam Tangani Demonstrasi Dihentikan

Perintah Presiden Prabowo untuk melakukan penindakan tegas pada 31 Agustus lalu justru memicu peningkatan represi.

Prabowo Disebut Perlu Komisi Independen Pencari Fakta

Prabowo sudah bekerja maksimal dalam meredam situasi keos dan meresahkan masyarakat, tetap saja masyarakat membutuhkan kelengkapan informasi.

KNPI dan Organisasi Pemuda Riau Deklarasikan 8 Poin Piagam untuk Indonesia, NKRI Harga Mati

Adapun delapan poin utama yang tertuang dalam Piagam Pemuda Riau untuk Indonesia, yakni menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam menyampaikan pendapat sesuai aturan perundang-undangan.

Komnas HAM Duga 7 Anggota Brimob Tabrak Affan Langgar HAM

Gelar perkara ini digelar secara tertutup dari pukul 09.30 hingga 13.00 WIB. Dalam agenda ini, Divpropam mengundang Kompolnas dan Komnas HAM dari pihak eksternal.

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Jamaah Ditawari Furoda Padahal Haji Khusus

Budi belum bisa memerinci kisaran harga untuk mendapatkan tawaran haji furoda padahal khusus, terkait kasus ini. Penyidikan dipastikan masih berlangsung.

Imbas Demo, Pemprov DKI Cabut Penerima KJP dan KJMU Jika Terbukti Melakukan Pidana

Penerima KJP Plus dan KJMU yang terbukti melakukan tindak pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan konsekuensi.

KPK Sita Uang Rp26 Miliar dan Beberapa Bangunan Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Budi mengatakan, uang itu kini disimpan untuk menjadi barang bukti perkara. Selain duit, ada juga kendaraan dan aset lain terkait kasus ini yang disita penyidik.

Dukung Revitalisasi TMR, DPRD DKI Minta Tiketnya tidak Boleh Mahal

Hanya saja, realisasi baru digulirkan kembali pada periode pemerintahan saat ini dengan alokasi perencanaan anggaran yang sudah disiapkan.

Rencana Ragunan Malam Harus Kajian Matang, Komisi D DPRD : Jangan Korbankan Satwa 

Ragunan bukan sekadar taman hiburan, melainkan kawasan konservasi. Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan harus memastikan keseimbangan antara rekreasi dan kelestarian lingkungan. 

Masyarakat Diajak Pelajari Advokasi Berbasis Digital

Kami belajar bagaimana cara mengubah mindset perempuan-perempuan di atas 40 tahun agar lebih melek digital yang tidak kalah sama dengan generasi Z.

Dalam Jamuan Makam Malam di DPR, Kapolri Semangati Pasukan Pengamanan

Kapolri menekankan unjuk rasa dilayani sepanjang prosesnya juga mengikuti aturan undang-undang.

Kantongi Pidana, Divpropam Polri Gelar Perkara Kasus 7 Anggota Brimob Tabrak Affan Kurniawan Pagi Ini

Gelar perkara ini akan melibatkan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menteri HAM Minta Aparat Hindari Kekuatan Berlebihan Saat Tangani Demonstran

Presiden merujuk pada dokumen HAM internasional yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Cegah Konflik, Ajak Massa dari Jalan Pindah ke Meja Dialog

Generasi muda serta seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi maupun dikuasai emosi. Energi bangsa, katanya, harus diarahkan untuk pembangunan, bukan perpecahan.

Pakar Politik Sebut Presiden Harus Patuhi Putusan MK, Segera Perintahkan Wamen Lepas Rangkap Jabatan

Dalam kajian ini, pertimbangan hukum dimaksud ditindaklanjuti sejak pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVIl/2019. 

Soroti Potensi PAD dari Parkir, Komisi B DPRD Dorong Digitalisasi 

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Pemprov DKI serentak mendigitalisasi parkir. Penerimaan tarif parkir agar terhubung langsung ke Unit Pengelola (UP) Perparkiran.

Komisi E Apresiasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap rumah sakit internasional tersebut mulai dibangun pada tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir 2027.

KPK Sebut Pejabat di Kemenag Era Yaqut Kecipratan Uang Rasuah Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota.

Law Connetion Nilai Waktunya Partai Berbenah dengan Seleksi dan Batasi Masa Jabatan Anggota DPR

Pembatasan masa jabatan dapat memungkinkan regenerasi anggota DPR, menghadirkan gagasan segar, dan mendorong munculnya kader yang kompeten serta akuntabel.

Langkah Cepat Presiden Prabowo dalam Pemulihan Kepercayaan dan Ketertiban Diapresiasi

Langkah Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi karena tetap mengedepankan langkah-langkah konstitusional dan demokratis dalam merespon gelombang kemarahan publik.

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan