Ekspor dan Perdagangan Gantikan Sumber Daya Alam

PERTUMBUHAN ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun-tahun  mendatang diharapkan tak lagi hanya mengandalkan pengelolaan sumber daya  alam (SDA) mineral. Daerah juga harus mengembangkan kegiatan ekspor dan  perdagangan sebagai sumber pertumbuhan.

Dengan begitu, Kaltara mampu menggenjot neraca perdagangan mereka  sehingga bisa berkontribusi lebih baik lagi bagi pertumbuhan ekonomi  nasional. Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, mengatakan daerah harus  beralih dari bertumpu pada hanya konsumsi SDA ke produksi barang yang  bisa diperdagangkan.

"Bila ingin menjadi negara mo­dern, kita harus meng­arahkan prospek  perekonomian pada ekspor dan perdagangan," ujar Irianto. Untuk itu,  pemerintah provinsi merancang strategi untuk menopang geliat eks­por dan  perdagangan di Kaltara, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur kelistrikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Kaltara pada  April 2019 surplus sebesar US$73,02 juta. Ini berarti neraca mengalami  penurunan 4,77% jika dibandingkan dengan perdagangan pada Maret 2019  yang surplus sebesar US$69,7 juta.

Lebih jauh, pada April 2019, total ekspor komoditas melalui pelabuhan di  Kaltara mencapai US$77,07 juta atau turun sebesar 3,17% jika  dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang mencapai US$79,59 juta. 

Koreksi ini disebabkan menurunnya ekspor kelompok barang nonmigas di  sektor hasil tambang sebesar 5,69%. Tercatat ekspor sektor hasil pe­ngolahan industri dan sektor hasil  tambang mengalami penurunan masing-masing 4,74% dan 5,7%. Akan tetapi,  sektor hasil pertanian meng­alami peningkatan 19,65%.

Nilai ekspor periode Ja­nuari-April 2019 mencapai US$332,14 juta atau  turun sebesar 5,03% jika dibandingkan dengan Janu­ari-April pada 2018.  "Di sisi lain, total ekspor Kalimantan Utara yang dilakukan melalui  pelabuhan di luar provinsi pada April 2019 mencapai US$14,46 juta. Ini masing-masing melalui pelabuhan di DKI Jakarta sebesar US$0,25 juta,  Jawa Timur sebesar US$11,26 juta, dan Sulawesi Selatan sebesar US$2,92  juta," ujar Irianto.

Sementara itu, nilai impor April 2019 mencapai US$0,36 juta atau  mengalami penurunan sebesar 95,3% jika dibandingkan dengan impor Maret  2019. Bila dibandingkan dengan periode Januari hingga April 2018, nilai impor  periode Januari hingga April 2019 mengalami penurunan sebesar 52,59%.  Nilai impor April 2019 didominasi komoditas barang nonmigas mencapai  US$0,36 juta.

Inflasi
BPS juga mencatat inflasi di Kaltara, khususnya Kota Tarakan, pada Mei  2019 sebesar 0,77% atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK)  dari 148,72 pada April 2019 menjadi 149,86 pada Mei 2019. Inflasi tahun  kalender (Januari-Mei 2019) tercatat sebesar 1,67% dan inflasi tahun ke tahun atau YoY (year on year) pada Mei 2019 sebesar 5,33%. Inflasi tersebut dipengaruhi kenaikan indeks harga pada kelompok  transportasi dan komunikasi sebesar 2,11%, kelompok bahan makanan 1,27%,  kelompok kesehatan 0,73%, serta kelompok makanan jadi, minum­an, rokok,  dan tembakau 0,24%. Ada pula kelompok perumah­an, air, listrik, gas, dan  bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,2% serta kelompok sandang 0,02%.

Pada tahun ini, Kaltara memiliki cukup dana untuk menjalankan berbagai  program mereka untuk menumbuhkan perekonomian. Provinsi pada tahun ini  memperoleh alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN) senilai Rp4,8 triliun, di luar dana yang disalurkan melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana itu digunakan sebagai belanja modal untuk kegiatan fisik  pembangunan menyerap anggaran paling besar, yakni Rp1,78 triliun. Dari pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui APBN tersebut,  Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kaltara mencatat hingga 22 Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp1,07  triliun atau sekitar 22,3%.

Irianto mengapresiasi dukungan pendanaan pemerintah pusat ber­upa  pengalokasian dana ke daerah diberikan berdasarkan usulan yang mendetail  program-program daerah ke pusat. "Kami memaparkan sejauh fungsi dan manfaat program-program yang diusulkan daerah. Dengan demikian, dana langsung bisa digunakan untuk kegiatan daerah," beber Irianto.

Plt Kepala DJPb Kaltara, Iman Santosa, menjabarkan APBN yang sudah  terealisasi difungsikan untuk belanja pegawai sebesar 35,5%, belanja barang 31,82%, belanja modal 18,57%, bantuan sosial (bansos) 0,21%, dan  transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 8,21%. Penyerapan yang masih rendah pada belanja modal yang mayoritas untuk kegiatan fisik disebabkan banyaknya kegiatan yang belum pada proses
pembayaran. Menurut Iman, realisasi belanja modal akan meningkat pada triwulan III dan triwulan IV. Untuk Kaltara, belanja mo­dal didominasi konstruksi fisik seperti pembangunan jalan dan bandara. Prosesnya tidak 1-2 bulan selesai. "Kalaupun ada yang sudah pembayaran, paling termin," urainya.

Penyerapan dana bansos masih rendah akibat kendala verifikasi data di masyarakat yang membutuhkan waktu cukup panjang dan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian yang lambat diterima. Pihak DJPb memproyeksikan pada pertengahan tahun ini (Juni 2019), dana APBN ke Kaltara sudah dapat direalisasikan sebesar Rp1,69 triliun atau setara 35,3% dari pagu tersedia sebesar Rp4,8 triliun. (Try/S4-25)