BERDASARKAN catatan yang ada, kasus kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia meningkat, termasuk yang terjadi di ruang digital. Kekerasan tersebut bisa dicegah, khususnya di ruang digital, apabila disiplin menegakkan aturan menjaga data pribadi. Kecakapan digital dibutuhkan untuk melawan pelecehan seksual di ruang digital.
Hal itu mengemuka dalam webinar yang mengambil tema “Stop di Kamu! Lawan Pelecehan Seksual di Media Digital” di Pontianak, Kalimantan Barat, yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.
Jawara Internet Sehat Provinsi Gorontalo Julianur Rajah Husain mengungkapkan, data kekerasan berbasis gender di Indonesia yang cenderung meningkat. Berdasar catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pada 2021, kekerasan berbasis gender meningkat 50 % dibanding tahun sebelumnya di 2020 yang sebanyak 338.496 kasus.
Beberapa jenis kekerasan tersebut, lanjut Julianur, adalah revenge porn (motif balas dendam dengan menyebarkan foto pornografi korban); morphing (mengubah suatu gambar atau video dengan tujuan mempermalukan korban); sexting (pengiriman gambar atau video porno kepada korban); atau impersonation (mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, dan membuat identitas palsu).
“Agar aman dari ancaman kekerasan berbasis gender di ruang digital, jaga data pribadi dengan tidak menyebarkan ke orang lain atau ke media sosial. Selalu waspada apabila mendapat tautan tak dikenal dari orang yang tak dikenal pula,” ucap Juliarnur.
Terkait data pribadi yang berpotensi dijadikan pintu masuk kejahatan seksual berbasis gender, pengusaha sekaligus dosen, Dian Ikha Pramayanti mengatakan, hal yang tak boleh dibagikan ke ruang digital adalah nama lengkap, data lokasi, data keuangan pribadi, riwayat kesehatan, alamat email, nomor kartu identitas, dan tanggal lahir.
“Jangan membuka tautan asing yang tak dikenal dari seseorang. Lalu, gunakan kata sandi yang kuat yang berupa kombinasi huruf dan angka. Selebihnya adalah hindari penggunaan jaringan WiFi publik,” kata Dian Ikha.
Baca juga : APJII Sebut Bali Leaders Declaration Perkuat Transformasi Digital di Indonesia
Dian menambahkan, terkait aktivitas di media sosial, sebaiknya tidak memamerkan foto anak di berbagai platform media sosial yang ada. Selain itu, jangan pula mencantumkan lokasi pengambilan foto. Begitu juga dengan identitas anak sebaiknya tidak disebar di ruang digital.
Fasilitator Media Sosial dan Konten Produksi Tular Nalar Krisna Aditya mengingatkan kembali pentingnya menegakkan etika digital di ruang digital. Dasar penggunaan media sosial adalah menjaga privasi, menjaga keamanan akun, menghindari kabar bohong, dan tidak turut menyebarkan ujaran kebencian.
“Internet adalah anugerah, tetapi bisa menjadi bencana apabila teknologi yang mengendalikan jiwa penggunanya. Etika digital ditawarkan sebagai pedoman menggunakan platform digital secara sadar dan penuh tanggung jawab,” kata Krisna.
Dengan hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif.
Kegiatan itu khususnya ditujukan bagi para komunitas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan Komunitas Cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis, dan kreatif di era industri 4.0.
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama GNLD Siberkreasi juga terus menjalankan program Indonesia Makin Cakap Digital melalui kegiatan-kegiatan literasi digital yang disesuaikan pada kebutuhan masyarakat. (RO/OL-7)
