Tata Kelola Data Lintas Batas Perlu Perhatian Bersama

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan lokakarya (workshop) mengenai identifikasi langkah-langkah penyeimbangan kepentingan bagi multistakeholder pada arus data lintas batas (Identification of Measures in Balancing Interest of Multistakeholder on Cross Border Data Flows). 

Kegiatan itu merupakan rangkaian Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang membahas isu prioritas ketiga tentang arus data lintas negara atau Cross-Border Data Flow (CBDF) dan arus data dengan kepercayaan atau Data Free Flow with Trust (DFFT). 

Lokakarya itu bertujuan untuk memfasilitasi diskusi di antara para pemangku kepentingan dalam memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua orang dan mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFTT dan CBDF. 

Lokakarya yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur itu diikuti oleh delegasi negara anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, asosiasi bisnis, National Knowledge Partners antara lain Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM); serta Global Knowledge Partners: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Diskusi tentang arus data lintas negara telah beberapa kali dibahas dalam Kepresidenan G20 sebelumnya. Pada 2019, Presidensi G20 Jepang memulai pembahasan arus data dengan kepercayaan (DFFT) dalam aktivitas transfer data. Diskusi ini terus berlanjut sampai Presidensi G20 Italia, dimana Gugus Tugas Ekonomi Digital mengakui pentingnya untuk mencapai pemahaman bersama terkait arus data bergerak melintasi batas dengan kepercayaan.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan interkonektivitas telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memaksimalkan potensi teknologi baru seperti Big Data Analytic, Internet of Things (IoT), Blockchain, Artificial Intelligent Technology, yang mana data merupakan hal kunci. 

“Data adalah kunci untuk membuka pasar digital. Data ibarat koin yang harus kita masukkan sebelum kita dapat menikmati produk digital. Seperti halnya listrik, data saat ini adalah sumber energi bagi ekonomi digital,” ujar Semuel.

Semuel menjelaskan, setiap negara telah mengembangkan tata kelola perlindungan data pribadi mereka berdasarkan sistem hukum dan budaya masing-masing. Kepercayaan tampaknya menjadi elemen yang perlu digunakan untuk mengatasi kekurangan kerangka hukum yang selaras untuk perlindungan data pribadi.

“Mempertimbangkan pentingnya kesamaan dalam berbagai pendekatan yang berbeda, kami mengadakan lokakarya ini untuk memfasilitasi dialog multistakeholder untuk mendorong semua anggota G20 bertukar pandangan dan pemahaman tentang tata kelola data dan aliran data” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba yang sekaligus Chair DEWG menyebutkan bahwa anggotab G20 memiliki keinginan yang sama untuk melanjutkan diskusi mengenai data, mengingat semakin meningkatnya risiko dan permasalahan terkait arus data dari aspek teknis, praktis dan konseptual. 

Baca juga : Pentingnya Literasi Digital dalam Digital Branding untuk Suarakan Kampanye Positif

“Dimotivasi oleh kenyataan bahwa internet bukan hanya milik sebagian pemegang kepentingan namun untuk semua orang, maka dengan pertumbuhan internet yang terus meningkat kita semua disini memiliki kepentingan untuk tata kelolanya dan yang utama dalam implementasinya dari pertukaran data antar pemerintah,” ucap Mira Tayyiba.

Mira mendorong seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk berpartisipasi aktif menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi Data Free Flow with Trust dan Cross-Border Data Flow. 

“Saya sangat berharap workshop ini dapat menjadi momen bagi kita untuk saling belajar bagaimana melangkah maju dengan tata kelola data DFFT dan CBDF,” ujarnya.

Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas terdiri atas dua sesi yang mendiskusikan secara mendalam terkait dengan arus data lintas negara. Dialog multi stakeholder ini tidak hanya dihadiri pihak pemerintah tetapi juga melibatkan industri, organisasi internasional, akademisi, dan juga organisasi non pemerintah.

Diskusi pada sesi pertama dibagi menjadi 3 sub-tema, yaitu pembahasan mengenai gambaran umum dan pendekatan inisiatif tata kelola yang sudah ada, dilanjutkan dengan pembahasan tentang pendekatan organisasi dalam mengimplementasikan kerangka kerja pengelolaan data terkait CBDF, dan terakhir mengenai tindak lanjut dalam memanfaatkan CBDF.

Diskusi sesi pertama menghadirkan narasumber dari UNCTAD, OECD, UGM, US Government, IMDA Singapore, Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, UN Global Pulse (UNGP) Lab Jakarta, dan International Organization for Standardization (ISO). Sesi ini menjadi kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan yang hadir untuk saling berbagi pandangan dan pendapat tentang DFFT dan CBDF dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Selanjutnya pada sesi kedua lokakarya, dilakukan inventarisasi hasil pengamatan dari negara anggota G20 terhadap tiga sub-tema yang telah didiskusikan di awal mengenai isu-isu arus data dengan kepercayaan dan arus data lintas negara.

Diakhir kegiatan, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Alternative Chair DEWG G20, Dedy Permadi mengatakan tata kelola data setidaknya harus dilandasi oleh 3 prinsip yaitu transparansi, keabsahan (lawfulness) dan keadilan (fairness), juga prinsip timbal balik (reciprocity) yang sudah diatur beberapa regulasi dalam negara-negara di dunia," jelas Dedy Permadi.

Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 merupakan lanjutan pembahasan ketiga isu prioritas DEWG, yang secara khusus pada kali ini membahas isu prioritas kedua yaitu Keterampilan Digital dan Kecakapan Digital serta isu prioritas ketiga Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.

Hasil dari Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas pada hari ini ditujukan untuk memperkuat kesepakatan pembahasan untuk menuju Ministerial Declaration atau deklarasi menteri-menteri ekonomi digital G20 di bulan September 2022 mendatang. (RO/OL-7)