Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DESA mandiri merupakan desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada dan memaksimalkan kemampuan masyarakatnya, serta tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Revolusi industri 4.0, yang merupakan arah perubahan baru yang penting untuk menjadikan suatu desa sebagai objek dalam menjadikan desa tersebut menjadi desa mandiri dengan digitalisasi
Digitalisasi merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh suatu desa untuk memaksimalkan kemampuan yang ada di desa, maupun kemampuan masyarakatnya. Sehingga desa tersebut akan berkembang dan menjadi desa mandiri.
Dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator, dengan tema “Menjadi Desa yang Mandiri dengan Digitalisasi” ini, Kementerian Kominfo dan DPR RI berharap webinar tersebut menjadi wadah dalam membentuk kesadaran dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama membangun desa yang mandiri dengan memanfaatkan digitalisasi.
Dalam menjadikan desa mandiri dengan digitalisasi, Anggota Komisi 1 DPR RI Slamet Ariyadi memaparkan tips dalam membangun desa yang mandiri dengan digitalisasi.
“Kita perlu memberikan support moral kepada desa dan memberikan dorongan untuk menciptakan sumber daya manusia yang melek akan digital. Tentunya kami berharap para peserta yang hadir mampu menjadi penggerak untuk menciptakan digitalisasi di desa, karena dampak tersebut dapat menjadikan wajah baru Indonesia untuk lebih maju menghadapi tantangan seperti pandemi," ujarnya.
Baca juga : Jaringan 4G Menyala di Pelosok Papua, BAKTI Kominfo Telekonferensi Dengan Johnny G. Plate
Slamet Ariyadi mengharapkan, dalam mewujudkan desa mandiri dengan digitalisasi, sumber daya manusia yang ada ditingkat desa harus bisa memberdayakan digitalisasi, ini merupakan tugas kaum milenial untuk dapat mengkampanyekan gerakan digitalisasi ini sampai tingkat desa.
Namun dalam pengembangan desa mandiri dengan digitalisasi ini, tidak bisa terlepas dari problematika yang terjadi. Febri Wahyuni Sabrani, pelaku digitalpreneur mengatakan, problematika digitalisasi di Indonesia adalah kurangnya fasilitas pendukung di daerah 3T, jumlah pengguna internet yang begitu banyak tidak sebanding dengan kapasitas internet yang tersedia, dan terdapat 9.113 daerah dalam belum tersentuh jaringan 4G.
“Ini merupakan PR pemerintah untuk menyediakan akses internet di seluruh Indonesia, tegasnya
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangarepan mengatakan, peningkatan penggunaan teknologi digital perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. (RO/OL-7)
Percepatan digitalisasi memang membawa efisiensi, namun di sisi lain memperbesar risiko karena menciptakan fragmentasi teknologi dalam sistem keamanan.
Upaya meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangan karyawan semakin menjadi fokus dalam transformasi digital dunia kerja.
Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Syska Hutagalung mengungkapkan inisiatif ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital dan penguatan koperasi.
RISE with SAP memungkinkan Win&Co Group untuk melakukan analisis profitabilitas yang lebih merinci mulai tingkat produksi hingga penjualan.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pers harus menjaga kepercayaan publik di tengah disinformasi dan AI. Kolaborasi media, pemerintah, dan platform digital jadi kunci ruang informasi sehat.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga talenta digital.
MAHASISWA dan dosen Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan social volunteering bagi pelajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
SASE dapat dianalogikan sebagai “penjaga pintu digital” perusahaan.
Pelaksanaan pilkades tahun ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait fasilitasi pelaksanaan pilkades serentak secara replik atau digital.
Penguatan literasi digital merupakan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved