Untuk Wujudkan Dekarbonisasi, PLTU di Indonesia Harus Pensiun Dini

PEMERINTAH telah memberikan sinyal untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi secara menyeluruh, untuk mencapai target bebas emisi sesuai dengan Persetujuan Paris. Keseriusan pemerintah dalam upaya dekarbonisasi ini terlihat pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menandatangani COP26 Coal to Clean Power Transition Statement pada 4 November 2021. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghapus batu bara guna mencapai emisi bersih pada 2060 atau lebih awal dengan bantuan internasional.

Menteri Arifin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun PLTU baru dan memastikan bahwa Indonesia berkomitmen membangun PLT energi baru dan terbarukan untuk mencapai target emisi bersih.

Hal ini sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia pada COP26 untuk mempercepat phase out (penghapusan) batu bara hingga tahun 2040-an, dengan syarat mendapatkan bantuan keuangan dan teknis internasional serta mitra-mitra pembangunan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyambut positif sikap pemerintah dalam upaya dekarbonisasi dengan melakukan transisi energi.

Berdasarkan analisis Institute for Essential Services Reform (IESR), terdapat dua kebijakan untuk menekan emisi dari PLTU batu bara agar sesuai dengan Persetujuan Paris yakni melakukan moratorium PLTU dan mempensiunkan dini PLTU  dari umur pakainya yang biasanya 30 tahun menjadi 20 tahun.

"Transisi energi ini caranya dengan mempercepat pembangunan pembangkit energi terbarukan, menghentikan pembangunan PLTU baru, dan mempersiapkan pensiun dini PLTU sebelum 2030," kata Fabby saat acara Huawei Indonesia Media Camp 2021 di Raja Ampat, Papua Barat, 24-27 November 2021.

baca juga: Huawei Komitmen Dukung Infrastruktur Digital di Indonesia

Bagaimana cara agar PLTU batu bara pensiun dini? Perlu sebuah peta jalan agar upaya pensiun dini PLTU batu bara ini membutuhkan banyak strategi. Di antaranya adalah melakukan pengalihan pendanaan dan investasi ke energi terbarukan, melakukan repurposing dan memodifikasi (retrofitting) PLTU.

Apalagi saat ini harga listrik dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT)jauh lebih murah dibandingkan PLTU batu bara. Untuk itu PLN sebagai perusahaan negara di bidang kelistrikan harus siap dalam perubahan-perubahan dan tuntutan global untuk menghasilkan green energy.

Fabby yang juga Chairman Indonesia Solar Energy Association (AESI) menerangkan bahwa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) memiliki harga bersaing dibandingkan pembangkit EBT lainnya. Harga listrik PLTS saat ini US3,7 sen per kWh.

Fabby menyebutkan bahwa PLTS merupakan teknologi yang mumpuni dan tepat untuk mengakselarasi transisi energi di Indonesia. Potensi energi surya di Indonesia cukup besar, dan mudah diaplikasi secara luas, termasuk dalam kondisi on grid dan off grid.

Pembangunan PLTS bisa di mana saja. Bahkan dalam skala rumah tangga pun bisa seperti pemasangan panel surya di atap. Pengembangan PLTS dapat membuka lapangan kerja hijau. Fabby mengkalkulasikan untuk 1 GWp menyerap 20-30 ribu lapangan kerja. "Dampak ekonomi pada Produk Domestik Bruto apabila telah terbangun 2000 unit PLTS Atap dengan 9 MW mampu menciptakan nilai ekonomi US$17,9 juta," terangnya.

Pada perkembangannya saat ini teknologi PLTS semakin berkembang dan menyebabkan listrik yang diproduksi stabil. Teknologi PLTS plus Battery/Energy Storage System (BESS) dan advance inventer technology bisa menggantikan peran black start capability, grid forming capability, voltage & frequency control serta reactive power.

Black start capability adalah bagian dari sistem kelistrikan agar dapat beroperasi kembali, tanpa memerlukan jaringan transmisi listrik eksternal, dan pulih dari mati listrik total ataupun sebagian. Fabby menyebutkan Huawei menggunakan Smart PV plus BESS untuk PLTS di Saudi Arabia. Proyek dengan baterai tersambung grid terbesar di dunia.

Menanggapi teknologi untuk solusi energi hijau, Huawei di Indonesia telah mengagendakan untuk mewujudkan komitmen mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

"Di Indonesia, melalui pilar I Do Create dan I Do Contribute yang menjadi bagian penting dari kampanye Huawei I Do yang telah menjadi komitmen kami. Huawei siap mengembangkan dan mengontribusikan beragam solusi untuk berbagai industri di negara ini untuk turut mengurangi emisi karbon dan mengoptimalkan pendayagunaan energi terbarukan di setiap produktivitas mereka," kata  Ken Qi, Vice President and Business Environment Subsidiary Board Director Huawei Indonesia.

Solusi teknologi hijau yang dikembangkan oleh Huawei adalah Huawei Smart PV yang kini telah digunakan secara luas di 60 negara. Seperti disampaikan oleh Andi Liu, CEO of Huawei Digital Power Indonesia bahwa Smart PV Huawei bisa menekan biaya pembangkitan daya hingga 7%. Bila digunakan di perusahaan  maupun rumah tangga mampu meningkatkan besaran energi yang dihasilkan hingga 2% dan memangkas biaya pemakaian energi.(N-1)