Indonesia Butuh Percepatan Infrastruktur Digital Nasional

DIALOG Nasional Ekonomi Digital yang berajuk Penguatan Industri Telekomunikasi sebagai Infrastruktur Digital Nasional dan Kedaulatan Ranah Siber untuk Mendukung Visi dan Misi Indonesia Maju, diselenggarakan dalam rangka HUT ke-26 Mastel di Jakarta, Kamis (12/12).

 Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono mengatakan bahwa industri telekomunikasi adalah infrastruktur ekonomi digital.

"Jaringan telekomunikasi nasional adalah dasar terbentuknya internet yang  menjangkau dan melayani seluruh masyarakat Indonesia. Dengan internet ini, masyarakat melakukan aktivitas ekonomi," ujar Kristiono. 

"Maka sudah sepatutnya, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, memposisikan infrastruktur digital ini sebagai infrastruktur kritikal, yang sama pentingnya seperti jembatan, pelabuhan, jalan raya, dan listrik, bahkan dengan prioritas lebih tinggi, karena merupakan prasyarat dalam membangun ekonomi digital," papar Kristiono.

Satu di antara isu yang menjadi sorotan dalam Dialog Nasional Mastel adalah percepatan penggelaran jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam aturan perundangan tentang telekomunikasi, untuk wilayah yang layak komersial, penggelaran jaringan dan akses komunikasi atau internet diserahkan kepada swastaa tau BUMN.

Sedangkan untuk wilayah pedesaan atau daerah terpencil, dilakukan dengan program universal service obligation (USO).

Maka, agar seluruh warga negara segera terjangkau layanan akses internet yang memadai, diperlukan harmonisasi antara penggelaran jaringan telko oleh para operator dengan penggelaran jaringan di wilayah USO agar tidak terjadi overlapping yang dapat merugikan.

Memang saat ini pemerintah melalui Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Namun apa yang dilakukan oleh Bakti hanya sebagian kecil pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, pembangunan yang dilakukan Baktihanya 57 kabupaten kota saja.

“Selain itu dana yang dimiliki Bakti juga kecil. Mereka hanya mendapatkan sumbangan dari dana USO operator telekomunikasi. Memang Palapa Ring sudah jadi. Namun yang dibangun BAKTI tersebut baru backbone,” ungkap Kristiono.

Untuk memberikan layanan telekomunikasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat selain backbone, Kristiono menillai pemerintah juga harus menyediakan backhaul dan last mile.

Menurut Kristiono, agar operator mau membangun backhaul dan last mile di daerah USO, pemerintah harus memberikan dukungan penuh. Pembangunan backhaul dan last mile di daerah USO sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah karena operator sudah menyetor dana USO.

“Jika operator harus ditugaskan kembali maka Pemerintah harus memberikan insentif. Seperti memberikan hak eksklusif kepada salah satu operator daerah tersebut. Sebab di daerah USO tidak ada kompetisi. Jika dikompetisikan tak ada operator yang mau,”ujar Kristiono. (OL-09)