Berita Terbaru Uu Kesehatan Hari Ini

Belajar dari Negara Lain Turunkan Perokok Anak

Di Indonesia dari keempat rekomendasi WHO tersebut masih belum optimal adalah pelarangan iklan dan sponsor rokok.

Organisasi Profesi di Era UU Kesehatan Omnibus Law

Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.

Peluang Uji Material UU Kesehatan Pascapenolakan Uji Formal oleh MK

Menurut MK, pembentuk UU telah melakukan upaya menjaring keterlibatan masyarakat.

Perlu Pendekataan Kewilayahan untuk Distribusi Dokter Spesialis

Harus ada regulasi dari tingkat pusat wajib kerja dokter spesialis. Dari sini juga harus melihat proses distribusi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sidang MK, Saksi Sebut Pembahasan RUU Kesehatan Libatkan Banyak Pihak

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang lanjutan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 tentang pengujian formil UU Kesehatan. Dua orang saksi dihadirkan oleh pemerintah.

Tantangan dan Peluang RS dalam Regulasi Klasifikasi RS dalam UU KES Berbasis Kompetensi RS

Dan berdasarkan evaluasi Kementerian Kesehatan bahwa klasifikasi RS saat ini tidak menggambarkan kompetensi pelayanan yang diperlukan.

Ini UU yang Kurang Mencerminkan Perlindungan pada Anak dan Perempuan

Eva Kusuma Sundari menjelaskan undang-undang yang lahir dari eksekutif dan legislatif beberapa tahun terakhir kurang mencerminkan upaya perlindungan pada anak dan perempuan.

IDI Minta Kemenkes Pengesahan RRP Kesehatan Tunggu Keputusan MK

IDI mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Di Sidang MK, Menkes Sebut Pembentukan UU Kesehatan Demi Peningkatan Kualitas Hidup

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara.

12 Ormas Desak RPP Kesehatan Disahkan untuk Lindungi Anak dari Rokok

DUA belas organisasi masyarakat (ormas) mendesak percepatan pengesahan sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) aturan turunan Undang-Undang Kesehatan yang tak kunjung disahkan.

IDI Reborn dari Slogan ke DNA

PADA 24 Oktober 2023 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berulang tahun ke-73. Sejarah perjalanan IDI cukup panjang.

Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan, Apa yang Diharapkan?

Kekurangan berbagai jenis dokter spesialis yang terjadi selama ini disebabkan kurangnya jumlah lulusan sebagai akibat keterbatasan kuota penerimaan di tiap pusat pendidikan.

IDI dan Akselerasi Adaptasi Organisasi Profesi

MENILIK langkah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang sudah 73 tahun, berarti hampir seusia jalannya sejarah Republik Indonesia.

Mencermati Lonjakan Lansia Indonesia di Masa Ageing Society

Undang-undang Kesehatan mengklasifikasikan lansia sebagai salah satu kelompok masyarakat yang rentan dan berhak mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan primer dan lanjutan

UPH Gelar Seminar Nasional Soroti Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien

Kaprodi Magister Hukum UPH Agus Budianto  menyampaikan disahkannya UU Kesehatan membuat sebanyak 11 UU dicabut atau tidak berlaku lagi.

Sidang MK, 5 Organisasi Profesi Sebut UU Kesehatan Cacat Formil

Di hadapan hakim MK, Lima organisasi profesi medis dan kesehatan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) cacat formil. 

Ombudsman: 65,4% Puskesmas Belum memiliki SDM yang Kompeten

SEBANYAK 65,4% dari Puskesmas belum memiliki SDM yang kompeten, termasuk di antaranya dokter.

Susun Standar Layanan Sel Punca, Kemenkes Uji Publik Aturan Turunan UU Kesehatan

Uji publik aturan turunan UU Kesehatan menyangkut layanan sel punca dilakukan sejak 18 September 2023 hingga 22 September 2023 mendatang.

Aturan Turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Segera Dibahas Lintas Kementerian

Aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dijanjikan selesai pada September 2023.

Mahfud MD: Silahkan UU Kesehatan Diuji ke MK

Menkopolhukam Mahfud MD mempersilahkan pihak yang tidak menerima penetapan Undang-Undang omnibus law Kesehatan mengujinya ke Mahkamah Konstitusi.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting