Berita Terbaru transparansi Hari Ini

Lebih Banyak Rapat Tertutup, Transparansi DPR Dinilai Menurun di Masa Sidang III 2022-2023

DPR tercatat telah menggelar 17 kali rapat tertutup selama masa sidang III. Lebih banyak dari masa sidang II yang menggelar rapat tertutup sebanyak 12 kali.

Narasi Semu Keterbukaan Informasi Pemilu

Berkaitan dengan penguatan regulasi, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur satu frasa pun menyangkut teknologi informasi pemilu.

Wamenag Ingatkan Lembaga Pengelola Zakat tidak Berpolitik

Para pimpinan lembaga dan para amil zakat perlu menyerap masukan dari umat tentang pemanfaatan dana zakat. Dalam hal ini, bukan hanya mengolah pandangan internal lembaga.

Demi Keadilan, FKMTI Minta Sidang Ketuanya Disiarkan Langsung

KUASA Hukum SK Budiardjo, Muhammad Yahya Rasyid meminta pengadilan menyiarkan kasus yang menjerat Ketua FKMTI tersebut secara langsung.

Anggota DPR: Penolakan IPO PGE Terlalu Tendensius dan Berlebihan

Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menduga, penolakan IPO PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terlalu tendensius dan berlebihan.

Legislator: Aneh, Ada Pihak Khawatir PGE Jadi Lebih Transparan

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid merasa aneh terhadap beberapa pihak yang menolak initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Sidang Tertutup DKPP Timbulkan Spekulasi Publik

Langkah DKPP)yang mendadak menggelar sidang dugaan kecurangan perubahan stats partai politik dinilai dapat menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Komisi VI DPR: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menekankan perlunya transparansi terhadap sistem agen Elpiji (LPG/Liquid Petroleum Gas) di Indonesia.

Fitra Tolak Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan demokratisasi desa bertujuan untuk memperkuat kewenangan desa dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Badan POM Pertanyakan Legalitas Tim Pencari Fakta dari BPKN

Pemeriksaan terhadap Badan POM oleh BPKN harus melalui proses transparan. Hingga saat ini Badan POM belum menerima surat tembusan dari hasil pemeriksaan.  

Transparansi untuk Mendorong Akuntabilitas Pemilu

Penting agar membuka data dalam tahapan verifikasi faktual sehingga dapat meminimalisasi keraguan publik.

ICW Tantang KPU untuk Audit Total Sipol

Tantangan dari ICW menyusul adanya dugaan kuat kecurangan yang dilakukan pejabat KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik jelang Pemilu 2024.

DEEP : KPU harus Terbuka soal Data Pemilu agar Kepercayaan Publik Pulih

JELANG pemilu pihaknya mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbuka soal data pemilu meski ada isu kecurangan membuat KPU membantahnya.

Petrokimia Gresik Raih Platinum Rank di ASRRAT 2022

Penguatan transparansi itu menjadikan hasil penilaian di ajang ASRRAT meningkat dari Gold Rank menjadi Platinum Rank yang merupakan level tertinggi

Keluarga Korban Mutilasi Warga Nduga Minta Proses Hukum Para Pelaku Berlangsung Transparan

Keluarga meminta agar proses hukum pelaku dilakukan secara transparan melalui peradilan umum; tidak dipisah-pisahkan, ada yang di Peradilan Militer dan ada pelaku (sipil) di peradilan umum.

Pemerintahan Transparan, Jateng Pertahankan Kedudukan Badan Publik Informatif Empat Kali Berturut-Turut

Pada kriteria inovasi, materi yang dinilai yaitu inovasi pelayanan informasi publik yang berkesinambungan dan inovasi pelayanan informasi publik dalam masa pandemi Covid-19

KIPP Sesalkan KPU Abaikan Asas Keadilan dan Keterbukaan

KOMITE Independen Pemantauan Pemilihan (KIPP) menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak memahami substansial kritik yang diterimanya.

Praktisi : Transformasi Digital UMKM Dorong Ketahanan Perbankan Lewat Transparansi Data

Praktisi Perbankan, Abiwodo mengatakan, peningkatan ekosistem digital harus diikuti dengan ekosistem pendukung menuju less contact economy seperti tersedianya infrastruktur jaringan

Butuh Transparansi dalam Akselerasi Pembangunan Sektor Pendidikan

Akselerasi pembangunan sektor pendidikan sangat dibutuhkan. Berbagai upaya bertujuan mempercepat pengembangan pendidikan nasional ke arah yang lebih baik harus didukung.

Wakil Ketua MPR: Bantuan Tepat Sasaran Harus Jadi Perhatian Semua Pihak

Bansos tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia