PHR Dinilai Konsisten Terapkan Good Corparate Governance

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dinilai konsisten menerapkan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Riau Dahlan Tampubolon menyatakan hal itu terlihat dari upaya perusahaan untuk terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi dan akuntabiltas di tengah maraknya praktek penyuapan dan gratifikasi di berbagai lembaga.

"PHR sangat konsisten menjalankan GCG, karena sebelumnya mereka memang sudah terbiasa. Bahkan, menurut saya, saat ini penerapan di PHR semakin meningkat," katanya, di Jakarta, Senin (16/10).

Baca juga: Pertamina Hulu Jadi Kunci Ketahanan Energi

Menurut dia, karena konsistensi itulah penerapan GCG dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PHR bisa disetarakan dengan perusahaan-perusahaan international oil company (IOC).

Sebelumnya, saat kegiatan Vendor Day PHR 2023 pekan lalu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara PHR dengan para mitra.

Melalui penandatanganan tersebut, PHR mendorong perusahaan mitra kerja untuk berkomitmen dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik/GCG dan SMAP di wilayah kerja (WK) Rokan.

Selain itu, diharapkan para mitra kerja PHR bisa bersinergi dan berkolaborasi demi mendukung terciptanya kinerja yang produktif, andal, dan selamat.

Baca juga: Omzet UMKM Pertamina Naik 53% di Grand Prix of Indonesia 2023

Dahlan menyatakan Universitas Riau beberapa kali bekerja sama dengan PHR, yang merupakan bagian dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Hubungan kerja yang terjalin, mulai proses procurement hingga menjalankan pekerjaan didasarkan atas penerapan GCG yang sangat baik.

Dia mencontohkan tidak hanya pada tahapan kontrak, tetapi juga pelaksanaan pekerjaan dan bahkan pembayaran, para mitra harus mengikuti aturan baku yang sudah ditetapkan PHR termasuk prosedur dan time schedule.

"Bahkan ketika quality control, pemeriksa bukan dari Pekanbaru, tetapi langsung dari Jakarta," kata Dahlan.

Jadi, lanjutnya, PHR memang betul-betul menerapkan prinsip fairness, transparansi, dan akuntabilitas.

Baca juga: Pertamina Siap Pimpin Pasar Perdagangan Karbon di Indonesia

Dalam kaitan itulah, Dahlan tidak menepis, bahwa para mitra akhirnya bekerja dengan standar yang sudah ditetapkan. Termasuk soal pencapaian target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), safety, dan ketepatan pengiriman barang.

Untuk TKDN misalnya, sebagai industri hulu migas, sebenarnya peningkatan TKDN jelas merupakan tantangan berat, tetapi menurut Dahlan mitra PHR diyakini akan terus meningkatkan secara bertahap.

"Begitu juga soal keselamatan kerja, mitra tidak bisa main-main. Mereka harus menerapkan zero accident," katanya.

Sementara itu, Manajer PT Lerindro Internasional Andri Juniko, salah satu mitra PHR, mengakui tingginya standar kerja PHR yang memiliki standar tidak dimiliki oleh KKKS lain, misalnya terkait verifikasi dan validasi.

"Hal itu sangat membantu dan memastikan bahwa pelaksanaan Contractor Health Environment Safety Management (CHSEM) di lapangan berjalan dengan baik," tutupnya. (Ant/S-2)