Berita Terbaru Retribusi Hari Ini

Mangkir, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Minta Pemeriksaan di KPK Diganti Jadwal

WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda

KPK Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Semarang tidak Terkait Pilkada

KPK menegaskan penyidikan dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang tidak berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di Semarang

Kota Malang akan Terapkan Bayar Parkir Pakai QRIS

Bayar parkir pakai QRIS sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BPKPAD Klaten Gencarkan Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

BPKPAD Kabupaten Klaten gelar sosialisasi Perda No 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pasar di Tulang Bawang Pelopor Pembayaran Retribusi secara Elektronik

KABUPATEN Tulang Bawang di Provinsi Lampung menjadi pelopor pembayaran restribusi pasar secara elektronik. Pembayaran melalui Sistem Digital Elektronik Retribusi (Siger)

DPRD Klungkung Minta Penjelasan Soal Naiknya Retribusi Pasar

Para pedagang di blok A, C, D dan F juga menuntut listrik gratis seperti yang diberikan kepada pedagang di blok B dan E. 

Bali Siap Pungut Biaya Retribusi Love Bali dari Wisatawan Mancanegara

PEMPROV Bali saat ini sudah siap memberlakukan pungutan atau retribusi Love Bali (Tourism Levy) sebesar sekitar Rp150 ribu bagi semua wisatawan mancanegara yang datang ke Bali.

Sandiaga Beberkan Tujuan Pungutan Rp150 Ribu untuk Turis Asing di Bali

Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan Pemerintah daerah (Pemda) Bali akan memberlakukan kebijakan pungutan Rp150 ribu.

DPRD Dorong Dishub Jemput Bola Izin Parkir

DPRD mendesak Dishub DKI harus menyosialisasikan dengan optimal aturan-aturan untuk pengelolaan parkir termasuk di lahan pribadi warga.

Pajak Hiburan 40% di DKI Tetap Berlaku Meski Ada Judicial Review

Meski ada judicial review, Pemprov DKI Jakarta telah mengundangkan perda No 1/2024 tentang PDRD, yang menetapkan tarif pajak hiburan menjadi 40%.

Pemprov DKI Bebaskan Retribusi Rusun hingga Juni 2024

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana untuk segera menarik retribusi rusun mulai bulan ini. Hal itu diputuskan setelah eksekutif menggelar rapat kerja

Kembali Tarik Retribusi Rusun, Pemprov DKI: Status Darurat Covid-19 Sudah Dicabut

Terkait pemberlakuan kembali tarif rusun ini, Pemprov DKI sedang menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada para penghuni rusun. 

Ekonomi Penghuni belum Pulih, DPRD DKI Minta Retribusi Rusun Ditangguhkan Lagi

DPRD DKI Jakarta meminta retribusi Rusun agar ditangguhkan lagi karena ekonomi penghuni belum pulih usai kasus pandemi covid-19 melanda warga Jakarta.

Tidak Lapor Pembayaran Pajak, Wajib Pajak di DKI Bakal Kena Denda Rp500 ribu

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mempertimbangkan pemberian apresiasi bagi wajib pajak yang patuh dan sanksi bagi pelanggar aturan.

Cianjur Genjot Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan

Juru parkir menjadi salah satu ujung tombak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggenjot perolehan retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD

Kapal Wisata Ditenggelamkan jika Lalai Bayar Retribusi Sampah

Bupati Manggarai Barat (Mabar) Editasius Endi mengancam akan menenggelamkan kapal-kapal wisata jika tidak membayar retribusi sampah kepada daerah.

DPRD Minta Retribusi Rusun Dibebaskan Hingga 2024, Ini Respons Heru

Heru mengatakan akan mengkaji usul tersebut. Ia harus mempertimbangkan kemampuan anggaran DKI.

Kemenkumham Babel Harmonisasikan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Belitung Timur

harmonisasi sangat penting dilakukan agar produk hukum daerah (Perda) yang dibentuk dapat selaras, harmonis, aspiratif, implementatif

Kemenkumham Babel Harmonisasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Bangka Tengah.

"Pajak dan retribusi daerah perlu diatur dalam perda yang bertujuan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah,” ujar Harun Sulianto.

Pemkab Bangka Konsultasikan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah ke Kemenkumham Babel

kegiatan ini bagian dari persiapan penyusunan perangkat hukum yang akan masuk tahapan pembicaraan dengan DPRD Bangka. 

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting