Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan terkait pelaksanaan Pilkada saat Rakornas pemda.
Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2023 menunjukkan hampir 54% perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved