Berita Terbaru Parlemen Hari Ini

PKS Setujui RUU Kementerian Negara dengan Beberapa Catatan

Baleg DPR memastikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR atau akan dibawa ke rapat paripurna.

Revisi UU Penyiaran Dinilai Bermasalah Ancam Rusak Agenda Demokrasi

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai problematik. Perubahan beleid itu merusak kebebasan pers hingga agenda-agenda demokrasi.

Kinerja Legislasi DPR Dinilai Mengecewakan

Feri Amsari mengkritisi cara kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini bekerja hanya berdasarkan pesanan dan kepentingan politik.

Penambahan Jumlah Kementerian akan Membuat Penyelenggaraan Negara tidak Efektif

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari mengatakan isu ditambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif.

Di Meksiko, Puan Dorong Negara Middle Power Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan agar MIKTA sebagai negara middle power untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen antara militer Israel dengan kelompok Hamas di Gaza,

Ketua DPR RI Puan Maharani Suarakan Kesetaraan Gender di Forum Parlemen MIKTA

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia), yaitu negara-negara yang dikenal sebagai kekuatan menengah.

Turunkan Ketegangan Geopolitik, Puan: Parlemen Harus Perkuat Preventive Diplomacy

KETUA DPR RI, Puan Maharani mengatakan parlemen memiliki peran penting dalam memperkuat preventive diplomacy untuk mencegah terjadinya konflik dan ketegangan geopolitik.

Mayoritas Aktor Politik di Indonesia tidak Mengamalkan Cita-Cita Pendiri Bangsa

DOSEN dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyampaikan keresahannya terkait mayoritas aktor politik di Indonesia tidak menjalankan cita-cita dari para pendiri bangsa.

Parpol Saat ini Cenderung Mewakili Kepentingan Pribadi dan Bisnis

MAYORITAS politisi memiliki latar belakang bisnis atau pengusaha. Banyak parpol tidak lagi mewakili kepentingan dan kehendak rakyat, melainkan kepentingan pribadi dan bisnisnya.

Pengamat: Publik Harap Parpol yang Kalah Jadi Oposisi

Publik berharap partai politik (parpol) yang kalah dalam Pilpres 2024 akan tetap menjadi oposisi. Hal itu untuk memperkuat iklim demokrasi yang baik dengan menjaga check and balances.  

Peringatan Hari Kartini Momentum Hidupkan Perjuangan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan

Peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menuntaskan pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak perempuan yang diperjuangkan selama ini.

Pengamat : Kursi Ketua DPR PDIP Lebih Realistis Daripada Hak Angket

Dengan menduduki kursi Ketua DPR, peran PDIP sebagai oposisi akan semakin kuat

Pertemuan Tingkat Tinggi antara Pimpinan Tiongkok dan Pejabat Senior Korea Utara

Pimpinan legislator teratas Tiongkok, Zhao Leji, bertemu dengan pejabat senior Korea Utara, Choe Ryong Hae, dalam kunjungan ke Pyongyang. 

Oposisi Kuasai Parlemen, Kekuatan Politik Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Kian Lemah

Pemenang terbesarnya adalah Partai Demokrat (DP) pimpinan Lee Jae-myung dan mitranya, yang memperoleh jumlah kursi meningkat menjadi 175 dari 156 kursi.

Oposisi Korea Selatan Kuasai Parlemen

Partai-partai oposisi Korea Selatan meraih kemenangan yang signifikan dalam pemilihan parlemen, mengalahkan Presiden Yoon Suk Yeol dan partai konservatifnya. 

Formappi Minta agar Parlemen tidak Grusa-grusu Revisi UU MD3

PENELITI Formappi Lucius Karus mengingatkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk tidak grusa-grusu untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Gerindra dan Prabowo Perlu Segera Ambil Langkah Maju Selama Proses Transisi

Prabowo berpotensi menghadapi tantangan politik berlapis yang bisa berdampak pada masa depan Partai Gerindra

Rangkul Parpol Luar Koalisi Indonesia Maju jadi Keniscayaan Bagi Prabowo Subianto

UPAYA presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merangkul partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai sebagai sebuah keniscayaan.

UU MD3 Berpotensi Direvisi, Bagi-Bagi Jatah Terbuka Lebar

Peneliti Formappi Lucius Karus menduga dengan adanya hasil pemilu 2024, potensi revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akan terbuka kembali.

Konsolidasi Prabowo dan Megawati Lemahkan Kekuatan Penyeimbang di DPR

Pengamat politik Prof Lili Romli menilai bahwa wacana konsolidasi antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa melemahkan kekuatan penyeimbang.

Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!

Board of Peace, Gaza, dan Ujian Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Empati di Balik Perundungan Peserta PPDS

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia