Berita Terbaru KPK Hari Ini

Usulan Soal Pembuatan Perda Larangan Bagi-bagi Bansos Jelang Pilkada Dinilai Tidak Efektif

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan daerah untuk melarang bagi-bagi bansos jelang pilkada tidaklah efektif

Kerugian Negara pada Kasus Korupsi di PT PLN Ditaksir Puluhan Miliar

KPK terus mendalami kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero)

KPK Sarankan Bansos Disetop 3 Bulan sebelum Pemilu, Perludem: Sangat Terlambat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.   

ICW Ingatkan Kejagung tidak Ambil Kasus Fraud di LPEI

ICW mengingatkan Kejagung untuk tidak mengusut dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ini karena kasus itu sudah ditangani KPK.

3 Pegawai BPK Segera Diadili dalam Kasus Suap Audit di Sorong

Tiga anggota BPK yang terlibat kasus suap audit di Sorong akan segera diadili setelah KPK merampungkan berkasnya.

2 Hakim Agung Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi Gazalba Saleh

Dua Hakim Agung Desnayeti dan Yohanes Priyana mangkir dari panggilan KPK terkait dugaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

KPK Larang Bagi-bagi Bansos saat Pilkada, Perludem : Bagaimana Saat Pilpres Kemarin?

Jika imbauan larangan bag-bagi bansos baru dikeluarkan KPK saat pilkada, lantas bagi-bagi bansos saat pemilu bukan bentuk penyalahgunaan anggaran negara.

NasDem: KPK Seharusnya Cegah Pelanggaran Bansos Sejak Awal

POLITISI NasDem, Irma Suryani Chaniago, KPK seharusnya cegah potensi pelanggaran bantuan sosial (bansos) karenasangat berpengaruh terhadap hasil pemilu.

TPN: Pernyataan KPK Makin Membenarkan Ada Kecurangan Pemilu dengan Penggunaan Bansos

Jubir TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, menilai pernyataan KPK semakin membenarkan adanya kecurangan pemilu dengan penggunaan bansos.

TPN Sayangkan Sikap KPK Terkait Bansos

Jubir TPN Ganjar-Mahfud MD Chico Hakim menilai penghentian bansos imbauan KPK kurang tepat lantaran masih banyak masyarakat hidupnya bergantung dengan bansos dari pemerintah.

KPK Sebut Masyarakat Pilih Calon Tertentu karena Bansos

Diharapkan ada perda atau apa pun nanti yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada.

KPK Sarankan Bansos Disetop 3 Bulan sebelum Pilkada

KPK menyarakan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan Pilkada tahun ini.

KPK Bakal Koordinasikan Kasus Fraud di LPEI ke Kejaksaan Agung

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengoordinasikan kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

KPK Sidik Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej Tanpa Tersangka

KPK terus menyidiki kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham tanpa adanya tersangka. 

Ketua KPU Dapat Kue Ulang Tahun, Ini Respons KPK

KPK mengomentari video viral soal Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang mendapatkan kejutan kue ulang tahun. Wasekjen PSI Marsha Siagian terlihat ikut merayakan acara itu.

KPK Beberkan Kronologi Kasus Korupsi di LPEI, Bagaimana Kasus Ini Bermula?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan Kronologi kasus korupsi di LPEI yang bermula dari PT PE menerima fasilitas kredit moda kerja ekspor (KMKE) antara 2015 hingga 2017.

Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Langsung Buka Penyidikan Dugaan Fraud di LPEI meski Belum Ada Tersangka

KPK membuka penyidikan dugaan fraud yang terjadi di LPEI. Kasus itu diumumkan sehari setelah Menkeu Sri Mulyani membuat laporan masalah serupa di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hasto Kristiyanto Sebut Harun Masiku Korban, KPK: Yang Lebih Tahu Siapa?

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut buronan Harun Masiku merupakan korban.

2 Hakim Agung Dipanggil KPK Terkait Kasus Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua Hakim Agung Desnayeti dan Yohanes Priyana hari ini, 19 Maret 2024 terkait gratifikasi TPPU Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Eks Walkot Banjar Herman Sutrisno Bayar Uang Pengganti Rp958 Juta

KPK menyetorkan pembayaran uang pengganti dari mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebesar Rp958 juta ke kas negara.

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia