Berita Terbaru KPK Hari Ini

KPK Sita 3 Mobil dari Penggeladahan 2 Rumah dalam Kasus Korupsi di Kemnaker

KPK menyita tiga mobil dan satu sepeda motor dari hasil penggeledahan dua rumah dalam kasus korupsi di Kemnaker

Jaksa akan Hadirkan Saeful Bahri sampai Ibu Rumah Tangga di Sidang Hasto

Jaksa belum bisa memerinci informasi yang mau diulik dari keterangan tiga saksi itu. Persidangan nanti digelar terbuka untuk umum.

KPK Sita 3 Mobil dari Kantor Kemnaker

KPK membuka kasus dugaan suap dan atau gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Rasuah di LPEI, KPK Minta 2 Eks Direktur Jelaskan Persetujuan Pembiayaan Kredit ke Perusahaan

Dua saksi itu yakni mantan Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawego dan eks Direktur Pelaksana I pada LPEI Dwi Wahyudi.

KPK Cari Keterkaitan Robert Bono dengan Kasus Rita Widyasari

 Berkas yang disita kini dianalisis untuk mendalami keterlibatannya.

Sumbat Korupsi, KPK Baru Buka Diskusi dengan Parpol Soal Pendanaan APBN

Pendanaan pakai APBN ini belum final. Saran dari KPK masih bisa berubah, karena masih banyak sejumlah faktor yang bisa membuat belanja negara membengkak kalau membiayai partai.

KPK Selidiki Dugaan Suap Perizinan TKA di Kemnaker, Ada 8 Tersangka

KPK tengah menyelidiki dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

KPK Terbitkan Edaran Internal Berisi Penegasan bahwa Korupsi di BUMN Bisa Diusut

Surat edaran itu juga berlaku untuk jajaran di Direktorat Pencegahan. 

Pembangunan Shelter Tsunami di Lombok Utara Dikorupsi, Eks Direktur WIKA Dituntut 7,5 Tahun Bui

Uang denda dan pengganti itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau pidana penjaranya ditambah.

KPK Tak Khawatirkan Mobil Ridwan Kamil yang Disita Dipindahtangankan

Penyidik tengah mengumpulkan bahan keterangan dari saksi lain, sebelum memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat itu.

KPK tak Banding Atas Kasus Korupsi di Jasindo, Sahata Lumban Tobing Segera Dieksekusi

KPK juga tidak mengajukan banding atas vonis penjara dua tahun empat bulan terhadap Pemilik PT MBS Toras Sotarduga Panggabean. Kedua orang itu kini berstatus sebagai terpidana.

Usulan Parpol Didanai APBN, NasDem Harap Nilainya Proporsional

Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Dam Boreng Lumajang

Proyek Dam Boreng sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada 6 Maret lalu.

KPK Yakin Hasto Aktor Utama Kasus Suap PAW Masiku

Kubu Hasto sejatinya meragukan pernyataan Arif. Sebab, dia bukan orang yang merasakan langsung kejadian suap PAW anggota DPR ini.

KPK Cari Sumber Bau Korupsi dalam Perjanjian Jual Beli Gas PGN

KPK menetapkan dan menahan dua tersangka dalam kasus ini yakni mantan Direktur Komersial PGN Danny Praditya dan eks Komisaris PT Inti Alasindo Energi (IAE) Iswan Ibrahim.

KPK Dalami Hubungan Saksi dengan Tersangka Legislator Kasus Dana Hibah

Dua saksi itu merupakan pihak swasta yakni Jodi Pradana Putra (JPP) dan Bagus Wahyudyono (BW). Budi enggan memerinci nama legislator tersangka.

Prabowo Angkat Eks Tersangka Korupsi, KPK Ingatkan Potensi Rasuah Penerimaan Negara tak Kalah Berbahaya

Budi mengatakan, potensi rasuah dalam penerimaan negara, sama bahayanya dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam penerimaan negara, penggelapan sampai suap bisa terjadi.

Periksa Dirut ASDP, KPK Minta Dijelaskan Kondisi Jembatan Nusantara Usai Diakuisisi

“Saksi HW didalami terkait dengan kondisi dan perbaikan PT Jembatan Nusantara pascadiakuisisi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Sekda DKI Dilaporkan ke KPK, Diduga Kumpulkan Dana dari BUMD dan SKPD

Marullah diduga menyiapkan ruangan khusus untuk anaknya, di dekat ruang kerjanya. MFM, mengumpulkan dana untuk kepentingan Marullah dari petinggi BUMD dan SKPD.

Hadi Poernomo jadi Penasehat Presiden, KPK: Serahkan LHKPN

KPK cuma mengingatkan Hadi untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) setelah menjadi pejabat. Batasnya yakni tiga bulan setelah dilantik oleh Kepala Negara.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia