Berita Terbaru Kemenkeu Hari Ini

Kemenkeu Susun RAPBN 2025 untuk Pemerintahan Baru

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) bersama sejumlah kementerian dan lembaga mulai membahas komposisi Rancangan RAPBN 2025 sebagai alokasi anggaran perdana untuk pemerintahan baru.

Kemenkeu: Inflasi Maret 2024 Masih Terkendali

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, tingkat inflasi Maret 2024 yang naik menjadi 3,05% dinilai masih terkendali.

APBN masih Surplus Rp22,8 Triliun

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat surplus Rp22,8 triliun atau 0,1% dari produk domestik bruto (PDB), hingga 15 Maret lalu.

Dirjen Bea Cukai: Pendataan Barang Pra Keberangkatan akan Mempermudah Penumpang Saat Kembali ke Indonesia

Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Askolani menegaskan bahwa aturan barang bawaan penumpang pesawat dan kapal ke luar negeri, ditetapkan demi mempermudah penumpang.

OJK Dukung Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah LPEI

OJK mendukung upaya Kemenkeu dalam menyelesaikan persoalan pembiayaan bermasalah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui jalur hukum dengan Kejaksaan Agung.

Direktorat Jenderal Pajak Raih Platinum Winner PR Indonesia Awards 2024

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meraih Platinum Winner PR Indonesia Awards (PRIA) 2024 karena menyabet medali terbanyak pada sektor kementerian. Ditjen Pajak meraih enam medali.

Kemenkeu: Masuknya Program Presiden Terpilih ke RAPBN 2025 adalah Hal Wajar

Dimasukkannya program-program presiden terpilih di Pilpres 2024 ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 adalah hal yang wajar dan realistis.

Core Tax System Dikebut Penyiapannya

Rasio perpajakan saat ini masih rendah, baru 10,21% pada 2023, bahkan turun jika dibandingkan dengan di 2022 yang mencapai 10,39%.

Kemenkeu Siap Berikan Insentif Kendaraan Listrik, DPR: Benahi Infrastruktur

Kemenkeu tidak akan segan memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. DPR mengimbau agar pemerintah membangun infrastruktur terlebih dulu.

Beras Mahal Bikin Ekonomi makin Terseok

Bapanas mengeklaim tingginya harga beras saat ini dialami semua negara, tak hanya Indonesia. Namun, Bapanas memastikan stoknya mencukupi.

Risiko Pelambatan masih Bayangi Ekonomi Dunia

OJK juga melihat ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih besar.

Kemekeu Sebut Utang Luar Negeri tidak Serta Merta untuk Bansos

Kementerian Keuangan mengatakan penarikan Utang Luar Negeri pemerintah, yang tumbuh 5,4% pada triwulan IV-2023 tidak serta merta diarahkan untuk pembagian bansos.

Dampak Penyaluran BOSP 2024 Lebih Awal Buat Satuan Pendidikan Tidak Lagi Terbebani

Penyaluran dana BOSP lebih cepat ini dapat dilakukan karena Kemenkeu, Kemendikbud Ristek dan Kemendagri telah membedah regulasi dan infrastruktur yang ada.

Automatic Adjustment tidak Ganggu Prioritas

Menko Airlangga sebut Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kebijakan itu pada saat penyampaian DIPA.

Lelang Tujuh Surat Utang, Pemerintah Raup Rp24 Triliun

PEMEIRNTAH meraup dana sebesar Rp24 triliun dari hasil pelelangan tujuh surat utang negara (SUN)

Ketua AIPI: Anggaran Pendanaan Riset Harus Diberikan Dalam Bentuk Hibah

BRIN juga harus melihat sistem pendanaan riset sebagai hibah sehingga berbagai pengujian riset dalam bentuk teori dan produk inovasi yang memiliki resiko tertentu, bisa terkover .

Liberalisasi Pendidikan Tinggi Sulit Dihindari

Dalam pengelolaan keuangan PTN-BH, pemerintah perlu membuat standar pengelolaannya, di mana SOP tersebut harus berpihak terhadap masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Permohonan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu Ditolak MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kemenkeu. Permohonan yang diajukan seorang konsultan pajak

Sri Mulyani: BLT masih Dibutuhkan untuk Jaga Daya Beli

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT mitigasi risiko pangan masih dibutuhkan. Ini karena tingkat inflasi dari harga pangan bergejolak atau volatile food masih di level 6,73%.

Survei Integritas: Kemenkeu Tertinggi, Skor Kementerian Investasi tidak Dipublikasi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 2023. Kemenkeu tertinggi, skor Kementerian Investasi tidak dipublikasi

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia