Berita Terbaru kemenkeu Hari Ini

Temui Presiden IsDB, Menkeu Minta Serapan Tenaga Kerja RI Ditingkatkan

Menkeu mendorong diversifikasi staf dan manajemen IsDB, terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB.

Kemenkeu Sebut JHT sebagai Penjamin Kehidupan Layak Pasca Pensiun

Jaminan Hari Tua (JHT) diakui sebagai salah satu solusi utama bagi pekerja untuk memastikan hidup layak setelah pensiun.

Kemenkeu Sebut JHT Jadi Cara Pekerja Hidup Layak di Hari Tua

Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi hal yang mutlak dimiki para pekerja saat masih aktif bekerja dan memperoleh pendapatan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berkontribusi ke Perekonomian

Nilai penyaluran KUR tersebut sekaligus menambah realisasi penyaluran KUR yang digulirkan sejak 2015 menjadi Rp1.827,2 triliun.

Disiplin Menabung Kunci Kemerdekaan Finansial

Menabung di bank memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena dana masyarakat yang disimpan di lembaga perbankan dijamin oleh LPS.

Kemenkeu Bantah Penggunaan Maung Pindad sebagai Mobil Dinas

Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu terkait penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas menteri.

Tumpukan Utang Dianggap tak Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.

Kabinet Gemuk Prabowo Dinilai tidak Beratkan Anggaran Negara

Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo berpandangan rencana penambahan K/L tidak akan memberatkan anggaran negara.

YLKI Keberatan Pemerintah Batalkan Tarif Cukai Rokok

Pembatalan kenaikan tarif cukai rokok ini merupakan indikasi kuat bahwa Kemenkeu tunduk pada intervensi industri rokok.

Indonesia Net-Zero Summit 2024 Tekankan Darurat Suhu Bumi

FPCI berharap target net-zero bisa dipercepat menjadi 2050 atau 10 tahun lebih awal dari target sebelumnya pada 2050.

Lampu Hijau Pengenaan Cukai pada Makanan Cepat Saji

PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.

Baru Dilantik, Wamenkeu Thomas Djiwandono Pastikan Anggaran Makan Gratis Selaras dengan RAPBN 2025

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025

Anggota Tim Prabowo-Gibran Jadi Wamenkeu II, Sri Mulyani: Komunikasi Lebih Mudah

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.

Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan

PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.

Rumah Sakit yang Penuhi Seluruh Kriteria KRIS Capai 87%

PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

Kemenkeu Dorong Pemda Naikkan PAD agar Mandiri

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.

Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?

Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, mempertanyakan efektivitas anggaran sebesar Rp700 miliar yang dialokasikan Kemenkeu untuk pembangunan PDN.

Pengelola KEK Nongsa Digital Park Apresiasi Layanan Responsif Bea Cukai

Beragam insentif fiskal dan prosedural pun digelontorkan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk menarik investasi dan peningkatan daya saing industri di KEK Nongsa Digital Park

Menkeu: Perkuat Sinergi Tingkatkan Investasi Hijau

Sinergi ini sebagai kolaborasi SMV Kemenkeu yaitu BPDLH, PT PII dan IIF sehingga bisa terlihat hasil dan dampaknya dari hulu ke hilir.

Paling Lambat Akhir Juni 2024, Begini Cara Padankan NIK dengan NPWP

TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia