NEWSTICKER

Berita Terbaru Hukum Hari Ini

Hakim Nyatakan Unsur Perencanaan Pembunuhan Brigadir J Terpenuhi
13/2/2023 14:21
Hakim Wahyu Iman Santoso, menyatakan bahwa unsur perencanaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) telah terpenuhi.
KPAI Soroti Serius Kasus Rudapaksa Terhadap Bocah 3,5 Tahun di Manggarai Timur
04/2/2023 10:55
Ketua KPAI itu mengaku miris dengan kasus yang terjadi pada bocah balita 3,5 tahun itu. Dia juga meminta agar polisi yang menangani kasus jangan berbelit-belit.
Kunjungi MA, Advokat Malaysia Pelajari Sistem Peradilan Indonesia
03/2/2023 22:34
Para advokat dari Malaysia yang didampingi pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), terlihat antusias menyimak paparan dari Panitera Muda Perdata MA Ennid Hasanuddin.
Malaysian Bar Ajak Advokat Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Berbagai Kegiatan
02/2/2023 17:08
Malaysia sama seperti Indonesia dan berbagai negara lainya, yakni menganut wadah tunggal (single bar) organisasi advokat.
Unsur-Unsur Negara, Terpenting dalam Berdirinya Negara
31/1/2023 21:13
Menurut Aristoteles, pengertian negara berasal dari adanya penggabungan keluarga-keluarga menjadi kelompok yang lebih besar.
Pakar UGM: Kegentingan Memaksa Perppu Ciptaker Merupakan Diskresi Presiden
31/1/2023 19:40
Dia bahkan mencatat beberapa Perppu sebelumnya juga sama sekali tak menjelaskan soal kegentingan memaksa.
Tintin Surtini Berkomitmen Bela Hak Masyarakat Melalui Edukasi Hukum
30/1/2023 13:30
Walau sudah tidak muda, tetap berusaha memberi inspirasi.
PBA Apresiasi Bamsoet Raih Doktor Ilmu Hukum dari Unpad
29/1/2023 07:39
Bamsoet berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka dan meraih gelar dengan yudisium cumlaude, karena memiliki nilai IPK sebesar 4.0 selama kuliah.
Kehakiman AS Gugat Google Terkait Monopoli Iklan Gigital
25/1/2023 09:48
Google menggunakan cara antipersaingan pengecualian, dan melanggar hukum untuk meredam persaingan untuk pendapatan iklan digital.
Keindonesiaan Yap Thiam Hien Teladan bagi Minoritas
22/1/2023 16:12
Yap, demikian disapa, kerap kali terjebak dalam dilema idealisme utopis (khayalan) dan frustasi terhadap realitas dari praktik kekuasaan yang sering melanggar hukum dan HAM.
Mahupiki dan Guru Besar Hukum Pidana Sosialisasi KUHP Baru di Pontianak
18/1/2023 17:03
KUHP lama belum mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi mencerminkan dasar negara falsafah Pancasila.
Otto Tegaskan Asas Organisasi Advokat Wadah Tunggal
18/1/2023 11:46
Jika multibar atau lebih dari satu organisasi advokat, maka ketika advokat dipecat dari satu organisasi akan pindah ke organisasi lain.
Gencarkan Sosialisasi KUHP Baru untuk Hindari Kesalahan Persepsi
13/1/2023 06:10
INDONESIA akhirnya berhasil merampungkan penyusunan KUHP baru untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda.
Mahupiki Sosialisasikan KUHP Di Medan
09/1/2023 18:18
MASYARAKAT Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang beberapa waktu lalu disahkan.
Globalisasi dan Hukum Kepailitan di Indonesia
06/1/2023 14:05
GLOBALISASI adalah keniscayaan yang terus bergulir semakin cepat dari waktu ke waktu, percepatan ini didukung oleh kemampuan teknologi informasi yang semakin canggih.
Minta Maaf dan Tak Cari Alibi soal Kasus Suap, Pidato Ketua MA Diapresiasi
05/1/2023 22:10
SECARA umum isi pidato Ketua MA dinilai mencerminkan kesadaran serta komitmen yang kuat dari pimpinan, petinggi, dan seluruh aparatur untuk berbenah memperbaiki kinerja.
Dua Orang Dibakar Hidup-hidup Saat Jalan Kaki di Jakarta Utara
05/1/2023 09:15
Dua pejalan kaki berinisial S (39) dan D (38) dibakar hidup-hidup oleh orang tak dikenal (OTK) di Jalan Jelambar Aladin, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu (4/1) malam.
Evaluasi Hukum 2022 dan Prediksi di 2023 Duitokrasi Membunuh Demokrasi
05/1/2023 05:00
DENGAN berakhirnya 2022 dan hadirnya 2023, kita perlu melakukan evaluasi sekaligus prediksi bagaimana perjalanan hukum di Tanah Air.
Prof. Jimly : Perppu Cipta Kerja Langgar Prinsip Negara Hukum
04/1/2023 11:37
UNDANG - Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Kontitudi seharusnya diperbaiki melalui revisi, bukan dengan Perppu.
Harapkan Kepastian Hukum, APJII Dukung Terbitnya Perpu No 2 Tahun 2022
03/1/2023 16:02
Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Perpu No 2 tahun 2022.