Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Baleg DPR Tepis TNI Kembali Dwifungsi Lewat Revisi UU TNI

pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.

Draft RUU TNI: Prajurit Bisa Bertugas Hingga 60 Tahun

Salah satu pasal yang diubah dalam UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI ialah pasal 53, yaitu terkait dengan usia pensiun prajurit

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat oleh Baznas Tahun 2023

Komisi VIII DPR RI juga mendukung Baznas RI agar merealisasikan semaksimal mungkin target pengumpulan ZIS-DSKL pada tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp1 triliun.

Pembahasan Revisi RUU Penyiaran Ditunda, Dewan Pers Lakukan Kajian

Dewan Pers bersama konstituen akan melakukan pertemuan untuk membahas pasal demi pasal dari revisi RUU Penyiaran yang dianggap bermasalah.

Draf RUU TNI Pastikan TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil Tapi Harus Mundur

REVISI Undang-undang TNI telah disetujui DPR menjadi inisiatif DPR usai diketuk dalam sidang paripurna DPR ke-18 pada Selasa (28/5).

DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

DPR berencana memanggil pemerintah terkait rencana pemotongan gaji atau penghasilan pekerja Indonesia untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Surpres Permohonan Naturaliasasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Sudah Dikantongi DPR

DPR RI telah menerima surpres dari Presiden Jokowi terkait permohonan pemberian status WNI kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Calvin Ronald Verdonk hingga Jens Raven.

Revisi UU TNI, Polri, dan Kementerian Negara Disepakati Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK empat revisi undang-undang disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Baleg DPR Sebut Banyak UU yang Bakal Direvisi Imbas Putusan MK

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menerangkan masih ada beberapa revisi Undang-undang yang dirumuskan DPR efek adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan menambah beban pada aspek konsumsi rumah tangga

NasDem Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius pada Daya Beli Masyarakat

pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada kemampuan konsumsi masyarakat dan ekspor dalam mengeluarkan kebijakan ke depan.

DPR Segera Kirim Revisi UU Kementerian, TNI, dan Polri ke Pemerintah

DPR akan segera mengirimkan revisi Undang-undang Kementerian Negara, UU TNI, dan UU Polri ke pemerintah.

Anggota DPR Komisi IV Minta Pemerintah Tunda Kenaikan HET Minyakita

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.

Tapera Potong Gaji Karyawan, PKS Desak Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menyatakan aturan baru ini memiliki dampak yang luas, terutama bagi kelas menengah. 

Rapat Paripurna DPR ke-18 Dihadiri 290 dari 575 Anggota DPR

Rapat kali ini membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Jiwa Tulus untuk Bekerja, Widya Pratiwi Murad Raih Kepercayaan Publik

Penghargaan langsung diberikan oleh Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian.

Polisi Ungkap Peran Kelima Tersangka Kasus Pemalsuan Pelat DPR

POLDA Metro Jaya menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan pelat khusus DPR oleh oknum pengacara. Polisi mengungkap peran kelima tersangka.

Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul Respons soal Jampidsus Dibuntuti Densus

KETUA Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto merespons terkait kabar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dibuntuti Densus 88 Antiteror Polri.

Tingkatkan Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif untuk Dorong Pertumbuhan yang Merata

Inkubasi bisnis ekonomi kreatif di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus konsisten dilakukan untuk menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

RUU MK, Fraksi PDIP Pastikan Ajukan Nota Keberatan

PDI Perjuangan secara tegas mengajukan nota keberatan atau minderheit nota soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Revisi itu tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI untuk disahkan

Rakyat dan Politik Cari Makan

Sekolah Rakyat sonder Esensi Sosdem?

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia