Berita Terbaru Buruh Hari Ini

Buruh: Tapera Bentuk Lepas Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah dinilai melepas tanggung jawab untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kewajiban Iuran Tapera akan Tekan Daya Beli Masyarakat, Ini Alasannya

KEWAJIBAN iuran Tapera diyakini secara tidak langsung akan menekan daya beli masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Iuran Tapera melalui pemotongan gaji akan mengurangi disposal income

Gaji di Bawah UMR tidak Wajib Ikut Iuran Tapera

KOMISIONER BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bagi pekerja yang memiliki besaran upah minimum regional (UMR) tidak wajib menjadi peserta program Tapera.

FSPMI Sumut Nilai Tapera Memberatkan Buruh

Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.

KSPSI Jawa Barat Tolak Penyelenggaraan Tapera

KSPSI Jabar menilai  kebijakan pemerintah terkait kewajiban iuran untuk Tapera dengan potongan sebesar 3% dari gaji setiap bulan dianggap tak sensitif dengan kondisi perekonomian rakyat.

Polemik Tapera: Buruh Pesimis Bisa Punya Rumah Lewat Iuran 3 Persen

Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.

Tolak Iuran Tapera, KSPSI: Jadi Modus Bancakan

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, menyebut bahwa pemerintah ini senang mengumpulkan duit rakyat.

Said Iqbal Minta Pemerintah Baru Perhatikan Buruh

Buruh berharap pada pemerintah, termasuk pemerintahan yang terpilih ke depan bisa memperhatikan cluster ketenagakerjaan.

Hari Buruh, Tingkatkan Akses Laktasi Pekerja Perempuan

Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?

PKS : Mayoritas Pekerja Masih Jauh dari Sejahtera

PKS mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya.

Buruh di Karanganyar Masih Dihantui Gelombang PHK 

RATUSAN buruh di Karanganyar mengungkapkan rasa kegelisahan pada peringatan Hari Buruh 1 Mei ( May Day 2024), terutama soal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari perusahaannya.

Kapolri: Buruh Adalah Motor Penggerak Pembangunan Indonesia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut buruh merupakan salah satu elemen penggerak sekaligus berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tak Ikut Demo, Pilih Belajar Melukis di Busana dan Tas di Hari Buruh

PADA Hari Buruh atau Mayday tanggal 1 Mei, tidak semua buruh ikut berunjuk rasa di jalan. Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sejumlah buruh memilih belajar melukis pada objek busana dan tas.

Buruh Apresiasi Pembentukan Unit Khusus Ketenagakerjaan Polri

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.

Perlindungan Pekerja Masih Rentan, DPR: Perlu Dievaluasi dan Diperbaiki

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan bahwa masih ada kompleksitas masalah buruh di tanah air.

Hari Buruh, Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang Dipimpin Andi Gani Nena

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang akan dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena.

Hari Buruh, Kapolri Pilih Presiden KSPSI Jadi Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena dipilih menjadi Staf Khusus Polri Bidang Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri.

Buruh: Kebijakan Cuti Hamil dan Melahirkan banyak Dilanggar Perusahaan

Kaum buruh menilai pemberian cuti hamil dan melahirkan untuk perempuan banyak dilanggar. Ada saja perusahaan yang tidak memberikan upah bagi para pekerja yang mengambil izin sementara itu.

Buruh Tolak Kenaikan Upah Murah

Para buruh meminta pemerintah memberikan kebijakan yang menguntungkan soal penetapan upah pekerja. Mereka menolak kenaikan upah murah atau sedikit.

Prabowo Subianto Didesak Cabut UU Cipta Kerja

Prabowo Subianto diminta mencabut UU Cipta Kerja

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia