Berita Terbaru Bpkh Hari Ini

BPKH Naikkan Distribusi Nilai Manfaat Jemaah Haji Tunggu Jadi Rp4,4 Triliun Pada 2025

Sebagai informasi, perolehan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari hasil kelolaan setoran awal jemaah,

BPKH Naikkan Distribusi Nilai Manfaat Jemaah Haji Tunggu Jadi Rp4,4 Triliun Pada 2025

Pendistribusian nilai manfaat kepada jemaah tunggu diusulkan untuk terus naik bertahap secara gradual menuju self financing.  

BPKH Usulkan Dana Kelolaan Haji 2025 Naik 11,1%

Program kemaslahatan juga mengalami kenaikan pada 2025 menjadi Rp240,40 M, biaya pengeluaran operasional sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,6% menjadi Rp488,27 M.

BPKH Gandeng Perguruan Tinggi Kembangkan Aplikasi Keuangan Haji

Aplikasi ini akan menghubungkan sistem BPKH, bank penerima setoran haji (BPS BPIH), Kementerian Agama, dan mitra strategis perhajian lainnya.

BPKH gelar Lomba Karya Jurnalistik, Fotografi dan Film Pendek

Anugerah Jurnalistik BPKH 2024 ini ditujukan untuk memberikan apresiasi dan mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik terkait haji berkualitas.

BPKH Akui Kemenag Minta Transfer Dana Pengelolaan Haji Lebih Rendah dari Pagu

Dana yang ditransfer oleh BPKH sebesar Rp7,88 triliun atau sesuai dengan permintaan pihak Kemenag.

BPKH Limited Berkolaborasi dalam Pengelolaan Hotel dan Layanan Haji

Melalui kesepakatan ini BPKH Limited mendapatkan allotment atau penjatahan 200 kamar hotel di Hilton Makkah Convention Center.

BPKH Tunjuk Bank DKI Terima Setoran Dana Haji

menunjuk unit usaha syariah Bank DKI sebagai salah satu Bank Umum Pengelola Keuangan Haji. Ke depan, Bank DKI mendapat tugas sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

BPKH Sambut Kolaborasi Perluas Program Kemasalahatan Umat

Sebagai bagian dari kerja sama ini, Bank Muamalat berkomitmen menyediakan pembiayaan Rp2 triliun untuk pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

BPKH akan Rumuskan Skema BPIH sesuai Fatwa MUI, Larang Setoran Biayai Jemaah Lain

BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.

BPKH Gandeng BAZNAS Lakukan Kerja Sama Program Sosialisasi dan Pengembangan SDM Bidang Ekonomi Syariah MUI

BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.

DPR RI Bantah Kewenangan Pengaturan Kuota Haji Mutlak di Menteri Agama

Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.

BPKH Limted Investasi Kelola 2 Hotel di Mekah dan Madinah

BPKH Limited selaku anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi.

BPK: Ada Masalah di Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji

menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.

BPKH Limited Perluas Investasi Akomodasi di Saudi lewat Islamic Expo

BPKH melalui anak usahanya BPKH Limited akan berpartisipasi dalam International Islamic Expo 2024 untuk memperluas investasi dalam bidang akomodasi di Arab Saudi.  

Pentingnya Pembentukan Pansus Haji untuk Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji menjadi wacana penting setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2024

BPKH Suplai 76 Ton Bumbu untuk Konsumsi Jemaah Haji

BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang fokus terhadap ekosistem haji dan umrah, menyuplai sekitar 76 ton bumbu dari tanah air untuk konsumsi jemaah haji Indonesia.

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, Upaya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Nilai Manfaat

Pengelolaan masa tunggu ibadah haji membutuhkan strategi yang komprehensif dan kolaborasi berbagai pihak.

Syarat Kemampuan Keuangan Ibadah Haji Perlu Dibicarakan

Perlu kajian secara menyeluruh terkait dengan istita’ah atau kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. 

Status Rawan Senjata Api di Sumsel akan Dihapus

POLDA Sumatra Selatan (Sumsel) bertekad menghapus predikat daerah yang paling rawan dalam kejahatan menggunakan senjata

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting