PSSI Kecam Pemukulan Wasit Sepak Bola di PON 2024

PSSI mengecam kekerasan di PON 2024 yang melibatkan kesebelasan Aceh kontra Sulawesi Tengah perempat final, pada Sabtu (14/9).

Peristiwa bermula dari kepemimpinan wasit Eko Agus Sugih Harto yang dinilai kontroversial. Akibatnya aksi kontroversial wasit direspons pemain Sulawesi Tengah dengan meninju wasit hingga terkapar.

PSSI menegaskan sanksi terberat mengancam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa itu.

Baca juga : Erick Janji Tindak Tegas Wasit Liga Indonesia yang bermain kotor

"Memalukan. Sangat memalukan. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat," kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/9).

Erick mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dimulai dari kepemimpinan wasit yang dinilai penuh kejanggalan. Di samping itu reaksi yang sangat tidak sportif pemain juga dipastikan berbuah sanksi terberat.

"Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat," kata Erick.

Baca juga : Erick Thohir Ultimatum Kinerja Wasit Liga 1

Sanksi larangan seumur hidup pun mengancam wasit dan pihak-pihak lain jika terbukti mengatur hasil laga. Namun Erick menegaskan pula bahwa tak ada justifikasi bagi pemain untuk melakukan aksi pemukulan.

"Ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum. Skandal soal keputusan wasit jadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu," kata Erick.

PSSI menilai peristiwa ini mencoreng kehormatan sepak bola Indonesia yang mulai menunjukkan titik cerah. Demi marwah dan untuk mencegah peristiwa serupa tak terulang, Erick menjamin hukuman yang diberikan menjadi salah satu hukuman paling berat.

"Tidak ada toleransi bagi pihak yang telah dengan sengaja melanggar komitmen fair play. Sanksi bukan sekadar hukuman melainkan statement dari sepak bola Indonesia yang tidak mentolerir sedikitpun praktik di luar fair play," pungkas Erick. (Z-6)