Prabowo Jelaskan Diplomasi BoP ke Ulama

PRABOWO Prabowo Subianto memanfaatkan pertemuan dengan para ulama dan pimpinan organisasi Islam untuk menjelaskan langkah diplomasi Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam (5/3) tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai dinamika geopolitik global, khususnya konflik yang terus berkembang di Timur Tengah.

Sejumlah tokoh hadir dalam forum silaturahmi tersebut, termasuk Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Ketua Umum Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf.

Muhadjir menjelaskan, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo memaparkan latar belakang keputusan Indonesia terlibat dalam forum BoP. Menurutnya, keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui komunikasi panjang dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

Baca juga : Jusuf Kalla Beri Masukan ke Prabowo agar Bersimpati kepada Iran

"Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung," ujar Muhadjir.

Ia menambahkan, Prabowo memilih pendekatan diplomasi dari dalam forum tersebut atau struggle from within. Langkah ini, kata dia, tetap mengacu pada prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

"Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insya Allah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel," jelasnya.

Baca juga : Posisi Indonesia Dilematis di BoP

Muhadjir juga menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi posisi utama pemerintah.

"Karena itu, ke depan kita harus terus berupaya apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden," lanjutnya.

Sementara itu, Nusron menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai kritik publik terkait keterlibatan Indonesia di forum tersebut. Namun ia menegaskan jalur diplomasi tetap dipilih sebagai strategi utama untuk meredakan konflik.

"Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan," tuturnya. 

Pandangan serupa disampaikan Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum BoP dapat dimanfaatkan untuk menekan eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

"Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini," kata dia. 

Ia menilai forum tersebut berpotensi menjadi instrumen diplomasi bagi upaya perdamaian yang lebih luas di kawasan.

"Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran," jelasnya. (E-4)