Momentum Protes Rakyat Harus Jadi Refleksi bagi Pemerintah

AKTIVIS sosial Olvah Alhamid menilai respons pemerintah dalam menghadapi gelombang aksi protes rakyat beberapa hari terakhir tidak relevan dengan substansi tuntutan yang disuarakan.

Ia menilai pemerintah gagal membaca aspirasi masyarakat yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa dalam aksi demonstrasi.

Menurutnya, pemerintah cenderung memandang protes rakyat hanya dari sisi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan kekuasaan, bukan sebagai sinyal kuat aspirasi publik yang harus dijawab dengan kebijakan konkret.

Baca juga : Total 580 Orang Diamankan Polda dalam Rangkaian Demonstrasi di Jatim

“Protes rakyat seolah-olah hanya dihitung dalam bentuk rupiah, padahal ada pesan besar yang harus dibaca,” ujarnya, Rabu (3/9).

Olvah menyoroti tiga poin utama yang menurutnya menunjukkan sikap non-responsif pemerintah. Pertama, terkait Polri yang dinilai terlalu kuat sekaligus menjalankan peran ganda sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan.

“Kemarahan publik terhadap Polri bukan hanya soal peristiwa terbaru, melainkan akumulasi ketidakprofesionalan polisi dalam melayani rakyat. Pemerintah harus segera melakukan reformasi kepolisian,” tegasnya.

Baca juga : MUI: Aksi Demonstrasi Harus Dilakukan dengan Cara Baik

Kedua, Olvah menyinggung fenomena penjarahan terhadap aset pejabat yang menurutnya mencerminkan desakan rakyat agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan.

“Ini adalah pesan jelas bahwa publik menginginkan payung hukum untuk memberantas praktik korupsi secara nyata,” katanya.

Ketiga, ia menyoroti keresahan para pengemudi ojek online (ojol) yang turut turun ke jalan. Menurutnya, sistem kemitraan yang diterapkan perusahaan aplikasi transportasi belum memberikan keadilan.

“Potongan pendapatan terlalu besar, sementara status ojol sendiri tidak jelas, apakah pekerja atau pengusaha. Pemerintah tidak memahami makna kemitraan yang sebenarnya sehingga menimbulkan ketidakadilan,” ungkap Olvah.

Ia menilai kegagalan memahami kondisi para pengemudi ojol membuat potensi konflik semakin besar.

“Pemerintah harus segera mengkaji ulang aturan yang mengatur hubungan kerja dan kemitraan dalam ekosistem transportasi online,” tambahnya.

Olvah menegaskan momentum protes rakyat seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen pada reformasi institusi, percepatan legislasi penting, serta keadilan bagi kelompok pekerja. “Jika pemerintah terus abai, ketidakpuasan publik akan semakin menguat dan berpotensi melemahkan legitimasi,” tuturnya. (H-2)