Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tengah memburu aktor intelektual dan pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah daerah. Kerusuhan tersebut menimbulkan kerusakan fasilitas umum hingga jatuhnya korban jiwa.
"Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai semua akan kita cari," kata Kapolri di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/10).
Meski belum merinci jumlah orang sudah ditangkap. Ia menyebut jumlah tersangka bisa bertambah.
"Belum kami himpun, ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah nanti akan kita informasikan secara resmi,” ungkapya.
Sebelumnya, Polri mencatat 3.195 orang ditangkap terkait unjuk rasa yang berlangsung 25–31 Agustus 2025 di 15 polda. Dari jumlah tersebut, 387 orang dipulangkan, 2.753 masih diperiksa, dan 55 telah ditetapkan sebagai tersangka.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan aparat harus bertindak tegas terhadap aksi anarkis yang merusak fasilitas umum, menjarah rumah pejabat, hingga mengganggu ketertiban umum. Ia menekankan, penyampaian aspirasi sah dilakukan, namun pendanaan aksi yang berujung rusuh adalah pelanggaran hukum serius. (P-4)
Presiden Prabowo kembali menyinggung isu makar usai demo ricuh. Ia menegaskan tidak gentar menghadapi mafia dalang kerusuhan.
Kepolisian RI bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar patroli skala besar hingga ke tingkat RT/RW guna memastikan keamanan warga.
Kapolri menanggapi viralnya video yang memperlihatkan dirinya memerintahkan anggota Polri menembak massa yang mencoba menerobos Markas Komando (Mako) Brimob,
Kapolri, Panglima TNI dan menteri-menteri terkait diminta untuk melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
Transparansi dalam penanganan perkara ini akan menjadi bukti komitmen Polri menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Listyo dianggap gagal mengubah watak represif Polri selama memimpin institusi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved