Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat mendorong dilakukannya evaluasi atas tunjangan anggota DPR. Itu selaras dengan tuntutan massa dalam unjuk rasa beberapa hari. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPR, sekaligus adik dari Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono kepada pewarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
"Kami ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa atau publik yang pada hal ini inginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan. Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.
Ibas, sapaan karibnya, enggan menjawab lebih lanjut apakah evaluasi tersebut bakal dilalukan menyeluruh untuk semua tunjangan yang diterima oleh anggota DPR atau tidak. Hal yang pasti, kata dia, Demokrat melakukan evaluasi berdasarkan kehendak masyarakat.
Dia juga menyatakan para anggota parlemen sejatinya mendengar dan menampung seluruh aspirasi yang diberikan masyarakat. Untuk itu ia menolak jika anggota DPR disebut antipati terhadap situasi terkini.
"Tidak semua anggota DPR RI itu berlaku tidak baik di hadapan publik, tidak semua anggota DPR RI juga tidak memberikan bantuan dan mendengar masyarakat di daerah pemilihannya. Sehingga tentunya kami tidak menutup telinga, kami tidak tipis telinga, kami tetap berbenah, karena ini adalah lembaga yang harus kita menjadikan untuk mengawal aspirasi masyarakat," pungkas Ibas. (H-4)
NasDem menanti putusan MKD DPR terkait status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinonaktifkan karena isu tunjangan DPR.
Setelah tunjangan perumahan dihapus, anggota DPR RI masih menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp65,5 juta per bulan.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan 6 poin keputusan sebagai jawaban atas tuntutan 17+8 rakyat, diputuskan 6 poin kesepakatan.
Ketua DPR RI Puan juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Puan Maharani memimpin pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR
Menurutnya, formulasi gaji pejabat legislatif harus jelas, berbasis bobot tugas, kinerja, dan kepatutan, dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat serta kemampuan fiskal negara.
SERANGKAIAN aksi demonstrasi di berbagai daerah akhirnya mengerucut dalam apa yang disebut 17+8 tuntutan rakyat.
PENGAMAT politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai langkah cepat DPR menghapus sejumlah tunjangan dan fasilitas.
Momentum ini bisa digunakan oleh juga oleh Presiden sebagai entry point mengevaluasi tunjangan para Menteri dan Wamen.
Deddy Sitorus yang merupakan Anggota Komisi II DPR disorot publik karena pernyataannya yang membedakan antara pejabat dan rakyat jelata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved