Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai keputusan PDI Perjuangan (PDIP) untuk menata ulang struktur kepengurusan dengan prinsip satu orang memegang satu jabatan sebagai langkah tepat.
Menurutnya, format baru itu membuat mesin partai lebih profesional sekaligus memastikan setiap kader fokus pada tanggung jawab organisasinya.
“Dengan begitu, setiap pengurus fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu yang membuat struktur lebih profesional dan tepat,” kata Ray di Jakarta, hari ini.
Meski demikian, Ray melihat penataan ini tidak lepas dari dinamika internal. Pasalnya, ada setidaknya dua nama yang mendapatkan posisi dengan ruang gerak lebih luas, yakni Said Abdullah dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul). Keduanya selama ini dikenal dekat dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
“Jika dikaitkan dengan dua nama ini, boleh jadi ada pergeseran kekuatan faksi di internal PDIP. Tafsirnya, pengaruh faksi Puan mendapat ruang lebih besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ray menyebut langkah tersebut sekaligus membuka kemungkinan kembalinya keseimbangan antara faksi-faksi internal antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
“Untuk urusan internal, pengaruh Prananda nampaknya mulai pulih kembali,” tutur dia.
Menurut Ray, penataan struktur dengan narasi profesionalitas sejatinya wajar. Namun, dalam konteks politik, publik tetap akan menafsirkan perombakan sebagai arena kontestasi antar-faksi di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu. (Far/P-1)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Ketika ditanya soal kemungkinan Kongres digelar di Bali, Deddy hanya menjawab singkat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved