Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi merespons soal dugaan intimidasi terhadap penulis opini di Detik.com yang mengkritik penempatan Jenderal TNI, yakni sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
“Kalau untuk kasus seperti itu, kalau dari kita tulisan-tulisan opini selama ini, pemerintah tidak punya masalah, tidak punya komplain dengan tulisan-tulisan opini,” tegas Hasan di kantor PCO, Jakarta, Senin (26/5).
Hasan juga menuturkan belum membaca tulisan opini tersebut. Hasan tak mempermasalahkan jika opini tersebut memang perlu dinaikkan kembali.
Hasan mengemukakan Prabowo memegang teguh perlindungan atas hak asasi manusia. Hasan membeberkan hal itu termaktub dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasan mengemukakan pemerintah konsekuen dalam menjalankan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, begitupula dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. (Ykb/P-3)
Teknologi artificial intelligence yang semula sekadar alat yang bersifat pasif --semacam kalkulator yang menunggu instruksi-- menjadi AI yang bertindak sebagai kolaborator sejati.
Tidak ada makan siang gratis di dalam politik. Bantuan elite dan oligarki tentu menuntut balasan.
Pahit getir pembentukan negara tidak bisa dilepaskan pula dari derita luka dan sengsaranya rakyat. Nyawa rakyat lebih banyak musnah dibandingkan nyawa elite selama berjuang.
Empat langkah krusial tetap dibutuhkan agar kebijakan tidak berhenti sebagai respons sesaat.
Fenomena penghujat di masyarakat bukan hal baru. Dalam psikologi sosial ini disebut negativity bias: kecenderungan manusia lebih cepat melihat kesalahan ketimbang kebaikan.
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved