Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
DIREKTUR Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan bahwa teknologi internet turut membantu pelemahan konsolidasi demokrasi pada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Padahal, internet sempat dinilai dapat memberikan harapan bagi kemajuan demokrasi.
Setelah rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto tumbang pada 1998, Wijayanto menyebut sejumlah riset menyimpulkan optimisme pada internet. Pasalnya, internet dianggap sebagai media yang mampu memperkuat gerakan masyarakat sipil dan memberikan kesetaraan bagi warga negara biasa.
Menurut Wijayanto, optimisme itu masih berlanjut sampai kurun waktu 2008. "Namun, kesimpulan riset antara 2009 sampai setelahnya justru menunjukan bahwa medi sosial, internet, digunakan sebagai cara untuk melakukan digital attack," terangnya dalam diskusi bertajuk Membangun Resiliensi Masyarakat Sipil Setelah 27 Tahun Reformasi di Jakarta, Rabu (21/5).
Ia mencontohkan, aplikasi pesan singkat WhatsApp para akademisi yang menolak Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 sempat diretas dan mendapat telepon dari nomor asing.
"Seiring dengan perkembangan politik di mana rezim semakin otoriter, oligarki mengalami konsolidasi, seperti di Indonesia, internet digunakan untuk semakin melemahkan demokrasi dan masyarakat sipil," kata Wijayanto.
Indonesia, sambung Wijayanto, tidak sendirian. Sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Filipina juga disebutnya mengalami represi secara digital. Menurutnya, terdapat kecenderungan penggunaan internet untuk melemahkan konsolidasi demokrasi pada negara berkembang.
"Internet pada negara yang sedang membangun demokrasi ternyata digunakan oleh rezim untuk melemahkan demokrasi. Sedangkan oleh negara-negara yang otoriter, justru digunakan untuk semakin menguatkan otoritariariasme," jelas Wijayanto.
Oleh karena itu, ia mengibaratkan perkembangan teknologi internet sebagai pisau bermata dua yang dapat digunakan secara positif dan negatif.
(Tri/P-3)
Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah sumber serangan DDoS terbanyak di dunia, menempati posisi pertama dan mengungguli negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong.
Nico menyarankan agar Pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap layanan internet Starlink milik Elon Musk tersebut.
Peneliti Jepang mengklaim memecahkan rekor kecepatan internet tercepat, dengan transmisi 125.000 GB per detik, sejauh 1.800 km.
PERTUMBUHAN internet service provider (ISP) dan network access point (NAP) di Indonesia sangat signifikan.
Kehadiran paket layanan data dengan masa berlaku tertentu juga telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dari pemerintah.
DFINITY Foundation dan ICP HUBS Network akan menggelar World Computer Hacker League 2025 (WCHL25). Acara itu berlangsung selama empat bulan dari Juli hinggga Oktober 2025.
PERMASALAHAN bangsa saat ini semakin beragam sehingga diperlukan langkah penguatan kebangsaan generasi muda agar mampu menjawab dan mengatasi tantangan tersebut.
Anita Wahid melihat fenomena mendinganisme di publik dalam hal memahami demokrasi. Sebagian publik menganggap demokrasi saat ini tidak lebih parah dari era orde baru (orba).
DALAM sepekan terakhir, tiga lembaga survei merilis opini publik tentang calon presiden 2024.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara terbanyak jika pemilihan umum (pemilu) diadakan hari ini. Menyusul Partai Demokrat dan Gerindra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved