Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI preman kerah putih meminta jatah kepada pengusaha di Cilegon, Banten. Para pelaku usaha yang meminta jatah itu diduga merupakan anggota dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, menilai aksi para pelaku sangat menganggu upaya pemerintah baik pusat dan daerah untuk memberikan kepastian investasi.
“Bicara dampaknya akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, artinya fenomena munculnya preman ormas, maupun preman kerah putih itu akan mengganggu upaya kita untuk meningkatkan investasi, dan pada target pertumbuhan ekonomi, apalagi target kita 8%,” ungkap Herman kepada Media Indonesia, Rabu (14/5).
Dia mengatakan kejadian itu ditanggapi serius oleh pemerintah pusat dan bagi kami, kita tak cukup dengan membentuk satgas premanisme karena jika bicara komprehensif. Itu terutama untuk memudahkan investasi itu berbicara beragam aspek, tak hanya fenomena premanisme.
Menurut Herman, jika melihat dari hulu ada beberapa faktor, terutaa dari sisi kelembagaan dan soal bagaimana kepastian hukum dan kerangka kebijakan seperti izin berusaha.
Kemudian, kata Herman, aspek lainnya yang harus diperhatikan pemerintah ialah soal keamanan dan kondusivitas investasi.
“Aspek kelembagaan itu penting karena munculnya preman itu akibat memanfaatkan celah saja dari sisi regulasi. Kalau kita punya kepastian hukum mereka tak akan melakukan aksi premanisme,” tuturnya.
Jika pemerintah punya penguatan dari regulasi, Herman menilai tak akamn ada aksi memalak atau penagihan seperti yang dilakukan Kadin Cilegon.
Dari sisi keamanan, Herman menerangkan pemerintah perlu menguatkan dari aspek penegakkan hukum. pasalnya, selama ini yang sering terjadi di lapangan ialah para preman kerah putih maupun ormas berani melakukan aksi tercela karena ada relasi kuasa di belakangnya.
“Ini juga mesti di lihat soal relasi kuasa orang-orang seperti ini, preman kerah putih maupun hitam jangan sampai ada sosok yang dibelakang, atau backingan tertentu,” ucap Herman. (Ykb/P-3)
Asep Guntur Rahayu, Polresta Cilacap, Kasus Korupsi Jawa Tengah,
KPK ungkap rencana Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bagi-bagi THR hasil pemerasan senilai Rp610 juta ke Forkopimda. Simak detail penggeledahan dan penetapan tersangka
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
KPK periksa 14 saksi kasus pemerasan yang menjerat Sudewo. Penyidik dalami penyerahan uang melalui koordinator kepala desa.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Menurut data BPBD Kota Cilegon, banjir yang terjadi akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase di sejumlah titik tersebut mencapai ketinggian 50 centimeter hingga 1,5 meter.
UTANG aset kripto disebut sebagai motif utama pelaku pembunuhan anak politikus PKS di Cilegon. Pelaku mengaku mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto hingga terlilit utang.
KASUS pembunuhan anak politikus PKS di Cilegon, Maman Suherman, sudah berhasil diuangkap oleh kepolisian
KASUS pembunuhan MAHM (9), anak dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Cilegon, Maman Suherman, akhirnya terkuak. Ini tujuh fakta tentang kasus tersebut.
Setelah hampir tiga pekan buron, pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon, Maman Suherman, akhirnya ditangkap polisi.
Relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) mengevakuasi warga saat banjir di Penauan, Kelurahan Kubangsari, Kota Cilegon, Banten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved